kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.180   20,00   0,12%
  • IDX 7.096   112,58   1,61%
  • KOMPAS100 1.062   21,87   2,10%
  • LQ45 836   18,74   2,29%
  • ISSI 214   2,12   1,00%
  • IDX30 427   10,60   2,55%
  • IDXHIDIV20 514   11,54   2,30%
  • IDX80 121   2,56   2,16%
  • IDXV30 125   1,25   1,01%
  • IDXQ30 142   3,33   2,39%

Dengan Menkeu buntu, Jokowi ingin bertemu Menko


Selasa, 04 Desember 2012 / 18:21 WIB
Dengan Menkeu buntu, Jokowi ingin bertemu Menko
ILUSTRASI. Warga menunggu di sebuah ruang perkantoran di Jakarta, Kamis (19/8/2021). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Oginawa R Prayogo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pertemuan dirinya dengan Agus Martowardojo, Menteri Keuangan (Menkeu) terkait isu Mass Rapid Transportation (MRT) pada Selasa sore (4/12) belum menemukan titik temu. Karena itu, Jokowi bilang akan melakukan pertemuan dengan Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian (Menko).

"Saya ingin ke Menko agar semuanya dikumpulkan," ujar Jokowi kepada wartawan di Gedung Djuanda I, Kementrian Keuangan.

Jokowi menjelaskan, pertemuan dengan Menkeu tidak ada titik temu karena perjanjian pembangunan MRT dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) sudah ditandatangani. Dia bilang akan melakukan renegosiasi.

"Renegosiasi harus melibatkan banyak pihak mulai dari Bappenas, Kementrian Perhubungan, Kementrian Keuangan dan Pemerintah daerah DKI Jakarta," ujar Jokowi.

Mantan Walikota Solo ini tetap ngotot pembiayaan MRT harus lebih besar dari dana pemerintah pusat. Dia meminta pembagian pembiayaan 30:70, dimana 30% ditanggung oleh Pemda DKI dan 70% ditanggung oleh pemerintah pusat.

Sedangkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, Pemda DKI harus menanggung 58% pembiayaan dan pemerintah pusat sebesar 42%.

Menanggapi hal tersebut, Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan menyatakan pihaknya akan melihat lebih rinci apa yang menyebabkan biaya yang harus ditanggung pemerintah pusat menjadi lebih besar.

"Kami tidak bisa reaktif untuk setuju atau tidak setuju. Kami lihat ke depan, apa kami bisa meningkatkan visibility kegiatan itu," ujar Mahendra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×