kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Dengan Menkeu buntu, Jokowi ingin bertemu Menko


Selasa, 04 Desember 2012 / 18:21 WIB
Dengan Menkeu buntu, Jokowi ingin bertemu Menko
ILUSTRASI. Warga menunggu di sebuah ruang perkantoran di Jakarta, Kamis (19/8/2021). KONTAN/Fransiskus Simbolon


Reporter: Oginawa R Prayogo | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan, pertemuan dirinya dengan Agus Martowardojo, Menteri Keuangan (Menkeu) terkait isu Mass Rapid Transportation (MRT) pada Selasa sore (4/12) belum menemukan titik temu. Karena itu, Jokowi bilang akan melakukan pertemuan dengan Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian (Menko).

"Saya ingin ke Menko agar semuanya dikumpulkan," ujar Jokowi kepada wartawan di Gedung Djuanda I, Kementrian Keuangan.

Jokowi menjelaskan, pertemuan dengan Menkeu tidak ada titik temu karena perjanjian pembangunan MRT dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) sudah ditandatangani. Dia bilang akan melakukan renegosiasi.

"Renegosiasi harus melibatkan banyak pihak mulai dari Bappenas, Kementrian Perhubungan, Kementrian Keuangan dan Pemerintah daerah DKI Jakarta," ujar Jokowi.

Mantan Walikota Solo ini tetap ngotot pembiayaan MRT harus lebih besar dari dana pemerintah pusat. Dia meminta pembagian pembiayaan 30:70, dimana 30% ditanggung oleh Pemda DKI dan 70% ditanggung oleh pemerintah pusat.

Sedangkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, Pemda DKI harus menanggung 58% pembiayaan dan pemerintah pusat sebesar 42%.

Menanggapi hal tersebut, Mahendra Siregar, Wakil Menteri Keuangan menyatakan pihaknya akan melihat lebih rinci apa yang menyebabkan biaya yang harus ditanggung pemerintah pusat menjadi lebih besar.

"Kami tidak bisa reaktif untuk setuju atau tidak setuju. Kami lihat ke depan, apa kami bisa meningkatkan visibility kegiatan itu," ujar Mahendra.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×