Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa Mengakui Kebijakan Kenaikan BBM adalah pilihan yang berat. Sebab pilihan ini adalah demi menyelamatkan APBN, namun berdampak berat bagi masyarakat miskin.
Dalam Konferensi Pers Pengumuman Kenaikan Harga BBM bersubsidi yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat, (21/6), Jakarta Pusat, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyebut pemerintah menghadapi kondisi yang sulit. Hal ini disebabkan meningkatnya perkiraan harga minyak mentah dunia (ICP) serta terus meningkatnya konsumsi BBM bersubsidi dalam negeri. Kondisi ini berimbas pada kemungkinan defisit APBN melonjak melebihi 3 %. "Tentu ini harus kita cegah agar jangan sampai terjadi. Sebab bila melebihi 3%, maka pemerintah melanggar UU," ujar Hatta.
Hatta mengakui bahwa pemerintah menghadapi pilihan yang berat untuk mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Sebab, menurutnya, pemerintah menyadari pengambilan kebijakan ini akan berdampak berat bagi rakyat miskin. Akan terjadi penurunan daya beli yang diakibatkan melonjaknya inflasi yang diakibatkan kenaikan harga BBM bersubsidi. "Mau tak mau, pilihan ini adalah pilihan yang berat yang harus diambil oleh pemerintah," ujar Hatta.
Oleh sebab itulah Hatta menjelaskan bahwa pemerintah akan menjalankan sejumlah kebijakan percepatan pembangunan dan perlindungan sosial untuk mengantisipasi dampak inflasi bagi warga miskin yang disebabkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Adapun penjelasan kenaikan BBM dan sejumlah kebijakan kompensasi tersebut, menurut Hatta akan dipaparkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisyahbana.
Hadir dalam konferensi pers hari ini Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
