Reporter: Asep Munazat Zatnika, Margareta Engge Kharismawati, Umar Idris | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian terang. Menteri keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro memastikan, pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum tanggal 1 Januari 2015. Ini artinya, harga BBM akan naik di tahun ini.
"Pokoknya, kenaikan harga BBM sebelum 1 Januari 2015," ujar Bambang, Rabu (29/10) di kantor Wakil Presiden, usai mengikuti rapat kabinet terbatas. Sumber KONTAN yang mengetahui hasil rapat itu menyebutkan, pemerintah akan menaikkan harga BBM seperti rencana semula: Rp 3.000 per liter. "Waktu kenaikan tetap awal November," ujar dia.
Rapat yang diikuti Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Sofyan Djalil, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menkeu Bambang Brodjonegoro, serta Plt Direktur Utama PT Pertamina Muhamad Husen itu juga membahas soal dana kompensasi kenaikan harga BBM.
Bersamaan dengan kenaikan harga BBM, pemerintah juga menyiapkan program bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Besaran dana yang disiapkan Rp 5 triliun di 2014 dan Rp 5 triliun di 2015. Dana bantuan ke masyarakat akibat kenaikan BBM bersubdisi akan diberikan lewat Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Masyarakat Sejahtera atau KMS.
Kata Puan, kartu-kartu tersebut akan diterbitkan 7 November 2014. Tahap pertama, pemerintah menyebarkan masing-masing 1 juta kartu KIS dan KIP, yang ditargetkan selesai hingga Desember 2014. Selain itu, "Pemerintah juga akan memberikan bantuan uang tunai ke masyarakat," ujar Puan. Demi mencegah kebocoran dana kompensasi, pemerintah rencananya akan memanfaatkan e money serta TabunganKu dalam penyaluran dana.
Ekonom Samuel Aset Manajemen, Lana Soelistianingsih, menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi tak cukup dikompensasikan oleh dana jaring pengaman sosial. Pemerintah harus mengantisipasi gejolak harga pangan agar tidak mempengaruhi daya beli masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
