Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kalangan pelaku usaha berharap Kepala Daerah hasil pilkada serentak 2024 dapat menciptakan kondisi kondusif bagi kegiatan bisnis dan investasi. Sebab itu, Pemda dan pengusaha harus saling mendukung demi pengusatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
"Bisa tercipta iklim usaha yang kondusif dengan tidak mengeluarkan aturan yang membuat kegiatan usaha terhambat," pinta Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno kepada KONTAN, Minggu (24/11).
Untuk diketahui, dalam beberapa hari ke depan atau tepatnya 27 November akan digelar pilkada serentek. Saat ini memasuki masa tenang. Pilkada serentak 2024 akan dilangsungkan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Adapun pilkada di daerah stretis di Jawa, juga tak luput dari perhatian pebisnis.
Baca Juga: Jelang Hari Pencoblosan, Jalanan di Jakarta Mulai Steril APK
Menurut Sutrisno, pengusaha membutuhkan kemudahan dan kepastian dalam berusaha seperti dalam berbagai perizinan. Untuk itu, kepala daerah tidak mengeluarkan kebijakan seperti retribusi atau pungutan baru yang tidak perlu karena akan semakin membebani pengusaha.
Untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD), kepala daerah biasanya mengerek pajak dan retribusi, panjak hiburan, izin air, pemasangan iklan, hingga PBB. Pungutan non pajak juga tidak dijadikan alasan untuk genjot PAD. Kemudian, hati-hati dengan kebijakan populis yang hanya akan menyulitkan Pemda sendiri.
“Misalnya, janji akan menaikkan upah yang tinggi," jelasnya.
Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengamini. Pemerintah baik pusat dan daerah pada dasarnya pembuat kebijakan atau regulasi. Atas dasar itu, pemda bisa sejalan dengan pelaku usaha dalam menggerakan roda ekonomi.
"Pihak swasta atau pengusaha ini kan yang mengupayakan lapangan kerja, sedangkan pemda dapat PAD-nya dari kegiatan usaha. Jadi, siapa saja yang nantinya terpilih sebagai kepala desa, bisa berkolaborasi dengan pelaku usaha," tandasnya.
Baca Juga: Resmi, Jadwal Pilkada 27 November 2024 Libur Nasional, Cek Surat Keterangan Menaker
Setali tiga uang. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono bilang, untuk pilkada pada daerah-daerah strategis seperti Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, juga terkait dengan industri hilir sawit yang ada di daerah tersebut.
"Saya rasa justru daerah tersebut banyak diuntungkan dengan adanya industri hilir sawit, karena selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri juga untuk ekspor. Maka, kepala daerah harus dapat menjadi agar iklim usaha kondusif," tuturnya.
Eddy menjelaskan, saat ini industri hilir terutama di Pulau Jawa sudah exist. Atas dasar itu, Gapki kembali menegaskan, kepala daerah cukup menjaga kondusivitas agar industri dapat berjalan dengan aman dan lancar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
