Sumber: Kompas.com | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa sekitar 3,3 juta orang yang memiliki nomor induk kependudukan (NIK) tidak valid terancam terlanggar hak asasinya, yaitu hak untuk memilih.
"Potensi (pelanggaran HAM pada Pemilu 2014) besar. Sampai hari ini masih pada daftar pemilih. Kalau masyarakat tidak diikutkan, kan pelanggaran HAM. Karenanya, 3,3 juta pemilih yang tersisa, kami minta dibereskan," ujar Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di sela-sela pertemuan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2014).
Pigai mengatakan, pihaknya meminta Bawaslu melakukan pengawasan dengan maksimal dalam pemutakhiran data pemilih. Dengan begitu, setiap warga yang memang sudah berhak memilih dapat menggunakan suaranya pada Pemilu 9 April 2014 mendatang.
"Hak sipil dan politik adalah instrumen pelaksanaan pemilu di Indonesia yang terkait human right election, bahkan itu hak mutlak. Selama ini kami lihat beberapa kali pemilu, HAM belum menjadi perhatian. Kami ingin hak asasi menjadi perhatian pemerintah," katanya.
Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap tidak dapat menemukan NIK atas 3,3 juta pemilih.
Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif diatur, data pemilih harus memuat minimal lima elemen data, yaitu nama, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan NIK. (Deytri Robekka Aritonang)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
