kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.468.000   -2.000   -0,14%
  • USD/IDR 15.946   -52,00   -0,33%
  • IDX 7.161   -53,30   -0,74%
  • KOMPAS100 1.094   -8,21   -0,74%
  • LQ45 872   -4,01   -0,46%
  • ISSI 216   -1,82   -0,84%
  • IDX30 446   -1,75   -0,39%
  • IDXHIDIV20 540   0,36   0,07%
  • IDX80 126   -0,84   -0,67%
  • IDXV30 136   0,20   0,15%
  • IDXQ30 149   -0,29   -0,20%

Gubernur minta menteri koordinasi saat "blusukan"


Senin, 24 November 2014 / 15:34 WIB
Gubernur minta menteri koordinasi saat
ILUSTRASI. Indosat (ISAT) masih memiliki ruang untuk menaikkan harga datanya.


Sumber: Kompas.com | Editor: Uji Agung Santosa

BOGOR. Para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) mengeluhkan koordinasi yang terjalin dengan para menteri Kabinet Kerja. Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo berharap, para menteri bisa berkoordinasi terlebih dahulu dengan para gubernur sebelum blusukan di daerah.

"Kami berharap koordinasi dan komunikasi dengan menteri terus dilakukan kepada para gubernur. Terima kasih menteri-menteri sudah turun ke bawah, tetapi kami berharap sebelum ke kabupaten, ada baiknya sampaikan kepada kami dulu supaya kami bisa mengatur lebih baik," kata Syahrul dalam pertemuan para gubernur dengan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Bogor, Senin (24/11/2014).

Hadir dalam pertemuan itu sejumlah menteri, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Menurut Yasin, para gubernur merasa seolah "ketinggalan kereta" jika para menteri langsung turun ke lapangan tanpa koordinasi dengan kepala daerah. Para gubernur, kata dia, bingung harus bertindak bagaimana.

"Kalau semua langsung turun, kemudian gubernur bingung sendiri harus seperti apa, kami takut 'ketinggalan kereta'," ucap Syahrul.

Gubernur Sulawesi Selatan ini juga mengingatkan bahwa seorang gubernur adalah pejabat yang langsung melekat kepada presiden dan menteri dalam negeri. Jika diibaratkan, menurut Yasin, gubernur adalah pimpinan partai di wilayah-wilayah.

"Oleh karena itu, saya yakin para gubernur ini berperan seperti apa yang dipikirkan Bapak Presiden, para menteri, maka kami bisa bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas kami," ujar dia. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×