Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, penerbitan obligasi global hijau di 2021 mencapai US$ 859 miliar. Angka tersebut merupakan tertinggi yang pernah diterbitkan Indonesia.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam Casual Talks : Scaling Up The Utilization of Sustainable Financial Instruments, Jumat (18/2).
Ia mengungkapkan, kondisi krisis iklim yang ada, turut mendorong percepat pembangunan keuangan hijau dan berkelanjutan. Selain itu, ketersediaan prinsip, regulasi, dan taksonomi hijau yang dikembangkan di berbagai belahan dunia mendukung fenomena ini.
“Namun, pertumbuhan pembiayaan berkelanjutan yang menggembirakan masih kecil dibandingkan dengan total investasi yang dibutuhkan untuk mencapai target kolektif global Kesepakatan Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tutur Perry.
Baca Juga: BI Dorong 3 Strategi Pengembangan Instrumen Keuangan Berkelanjutan
Perry menyebut, untuk mendukung pembangunan hijau berkelanjutan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Taksonomi Hijau Indonesia . Langkah tersebut sejalan dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Indonesia Tahap II. Secara paralel, Bank Indonesia juga menjalankan Cetak Biru Pengembangan Pasar Keuangan 2025.
Menurutnya, hal tersebut akan berkontribusi terhadap keuangan berkelanjutan Indonesia melalui pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan pasar uang dan mendukung upaya peningkatan kapasitas nasional melalui koordinasi dengan otoritas lain.
Adapun, saat ini masih dibutuhkan banyak upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif pasca pandemi Covid-19 ini. Perry menuturkan, adanya presidensi G20 menetapkan aspek keberlanjutan menjadi prioritas baik dalam pertemuan Finance Track maupun Sherpa Track.
Baca Juga: BCA Digital Sudah Himpun DPK Lebih dari Rp 2,1 Triliun Tanpa Banyak Menebar Diskon
Tetapi untuk mencapai langkah baik pasca pandemi, menurutnya akan membutuhkan upaya ang terkoordinasi antara sektor publik dan swasta, baik itu dari tingkat lokal hingga global. Sehingga nantinya dapat mencapai tujuan melalui strategi jangka panjang dan jangka pendek.
Untuk mewujudkan kesepakatan dalam Perjanjian Paris negara-negara di dunia sedang mempertimbangkan dan menerapkan penetapan harga karbon, menyesuaikan rencana pembangunan menuju pertumbuhan berkelanjutan, dan beralih ke ekonomi rendah karbon.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
