Reporter: Noverius Laoli | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah membujuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyetujui anggaran proposal program prioritas percepatan pembangunan Provinsi Bengkulu senilai Rp 8,5 triliun. Proposal itu disusun untuk membangun sejumlah proyek fisik di Provinsi tersebut.
"Saya sangat bahagia, bapak Presiden memastikan akan hadir selama dua atau tiga malam di Bengkulu. Saya juga menyampaikan wilayah Bengkulu bagian Timur dan Barat membutuhkan dana sekitar Rp 8,5 triliun untuk pembangunan beberapa jalan," ujar Junaidi di Kantor Presiden, Senin (27/1).
Ia menjelaskan, jalan yang akan dibangun rencananya adalah jalan yang menghubungkan Bengkulu ke Lubuk Linggau. Selain itu akan ada juga proyek percepatan pertumbuhan Bengkulu dan wilayah perbatasan dengan Bengkulu. Jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan evakuasi bencana karena Bengkulu, termasuk lintasan gempa yang cukup rawan.
Selain itu, Junaidi juga menjelaskan bahwa nantinya anggaran itu digunakan untuk merelokasi Bandara Fatmawati Seokarno ke PTPN 7. "Insya Allah MoU (nota kesepahaman) ditandatangani pada puncak Perayaan Hari Pers Nasional (HPN)," harapnya.
Relokasi Bandara Fatmawati Soekarno ini dilakukan karena bandara tersebut sekarang sudah tidak bisa lagi diperluas sebab berada di dalam kota. Nantinya bandara itu direlokasi sekitar 20 kilometer dari tempat asal. Selain itu, proyek yang akan dibangun adalah jalan atau pelebaran jalan provinsi lintas barat. Ada juga proyek pembangunan air minum dengan memanfaatkan air lintasan Musi yang airnya bersih tapi selama ini lebih banyak terbuang atau tidak dimanfaatkan.
Junaidi juga mengatakan pihaknya akan membangun infrastruktur irigasi pertanian dan infrastruktur air karena produk domestik regional bruto (PDRB) Provinsi Bengkulu terbesar ada di sektor ini dan penyerapan tenaga kerja dari sektor irigasi dan air. Ada juga pembangunan railway atau lintasan kereta api Bengkulu-Muara Enim yang ditindaklanjuti provinsi Bengkulu. Namun, Junaidi mengatakan, respons SBY adalah meminta pemerintah Provinsi Bengklu membuat skala prioritas.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
