Reporter: Dea Chadiza Syafina |
JAKARTA. Partai Golongan Karya (Golkar) menilai bahwa alasan utama rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini adalah murni karena kegagalan pemerintah dalam mendistribusikan BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak menikmati subsidi BBM. Karena itu, membengkaknya anggaran subsidi BBM adalah juga karena kesalahan pemerintah sendiri.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo menyatakan karena kesalahan pemerintah itulah maka sudah sepantasnya jika mereka harus menyalahkan diri sendiri terlebih dahulu. Selain itu, pemerintah seharusnya memperbaiki efektivitas distribusi BBM bersubsidi agar hanya boleh dinikmati warga negara yang berhak, tanpa harus memilih opsi kenaikan harga BBM bersubsidi terlebih dahulu.
"Kalau kenaikan harga BBM bersubsidi yang dipilih sebagai jalan keluar untuk menutup-nutupi kesalahan dan kegagalan itu, sama artinya pemerintah menimpakan kegagalan dan kesalahannya kepada rakyat. Jelas tidak adil. Dan, ini merupakan kesalahan paling fundamental," tutur Bambang di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (29/3).
Dengan ngototnya pemerintah untuk menaikkan harga BBM tahun ini, dirasakan sebagai sebuah bentuk ketidakadilan. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir ini, persentase terbesar dari total volume APBN hanya digunakan untuk gaji dan belanja pemerintah, termasuk remunerasi PNS. Sementara pemerintah gagal membangun infrastruktur, ada juga untuk membeli pesawat kepresidenan.
“Semua ini sangat kontradiktif,” tandasnya. Oleh karena itu, menurut Bambang, aksi rakyat menentang kenaikan harga BBM bersubsidi harus dipahami sebagai tuntutan kepada pemerintah untuk konsisten mengaktualisasikan politik kesejahteraan rakyat, sekaligus desakan kepada SBY-Boediono untuk segera memperbaiki efektivitas pendistribusian BBM bersubsidi.
"Subsidi bahan bakar minyak merupakan aktualisasi dari politik kesejahteraan rakyat yang mutlak harus dilaksanakan setiap rezim pemerintahan, seturut titah konstitusi negara. Karena itu, langkah pemerintah menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
