Reporter: Gloria Fransisca, Risky Widia Puspitasari | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Partai berlambang pohon beringin ini memandang pembangunan infrastruktur Indonesia dalam satu dekade terakhir tengah mengalami kemunduran. Hampir seluruh infrastruktur baik jalan, irigasi, pelabuhan, dan berbagai prasarana lainnya, kini dalam kondisi yang memprihatinkan.
Sebagai salah satu partai yang memiliki pengalaman berkuasa di Indonesia, Partai Golongan Karya (Golkar) ingin mendorong pemerintah untuk fokus membangun tiga infrastruktur utama. Pertama kelistrikan, kedua transportasi massal berbasis kereta api, dan ketiga infrastruktur konektivitas antarpulau yakni pelabuhan.
Selain pelabuhan untuk memperpendek jalur distribusi antardaerah, pemerintah perlu mendorong pembangunan jalan tol. Langkah ini bisa mengurangi ongkos distribusi, sekaligus membuka kawasan ekonomi baru di sekitar jalan tol.
Tantowi Yahya, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar berpendapat, program infrastruktur yang akan dibawa Golkar ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sebesar 7%-8% per tahun. "Kalau koneksi antardaerah lancar, distribusi barang ikut lancar, sehingga pendapatan masyarakat bisa ikut meningkat,' terang Tantowi.
Beberapa wilayah yang perlu koneksi jalur darat diantaranya adalah Jawa Barat dan Jawa Timur. Lalu Lampung hingga banda Aceh melalui Sumatera Selatan, Sumatera Utara. Terakhir di Kalimantan.
Namun demikian Golkar menyadari proyek infrastruktur pemerintah tidak mudah berjalan karena terganjal masalah pembebasan lahan. Golkar melihat, hal ini terjadi lantaran pemerintah kurang melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai manfaat proyek infrastruktur, baik bagi masyarakat sekitar maupun secara nasional.
Anggota Komisi V DPR-RI dari Fraksi Golkar, Josef Nae Soi menambahkan, sosialisasi ini bisa dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) di masing-masing daerah.
Sementara itu, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala pembebasan lahan diantaranya dengan mendorong pemerintah untuk bertindak tegas terhadap perilaku penyerobotan lahan. Misalnya jalan raya maupun bahu jalan yang saat ini banyak digunakan oleh pedagang kaki lima, maupun permukiman liar. Nah jalan-jalan tersebut yang bisa dibebaskan terlebih dahulu agar bisa menambah panjang dan luas jalan raya di Indonesia.
Golkar juga menegaskan jika memenangi perhelatan pemilu 2014 akan mendorong pemerintah mengembangkan transportasi massal di seluruh kota-kota besar di tanah air. Transportasi massal ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi ongkos transpor masyarakat yang kini masih mahal.
Nah soal pendanaan, Golkar pilih menyerahkan kepada swasta untuk melaksanakannya. Tapi di sisi lain akan mendorong pemerintah untuk memfasilitasi swasta yang mau menggarap proyek infrastruktur ini.
Kalau bisa mewujudkan impian membangun infrastruktur, ini pada akhirnya investasi akan datang ke Indonesia. Dus mimpi mencapai Indonesia maju dan sejahtera pada 2045 memungkinkan tercapai.
| Lagu lama Golkar di program infrastruktur Pembangunan infrastruktur harus memiliki visi yang jelas. Ingin mengejar pengentasan kemiskinan atau lebih menarik sejumlah investor untuk masuk. Menurut Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Didin S. Damanhuri menilai visi pembangunan infrastruktur yang diusung Partai Golongan Karya (Golkar) memang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Tapi, "Sarannya, jangan hanya melayani kelas menengah saja," katanya. Misalnya, pembangunan jalan tol untuk mengatasi masalah kemacetan. Tapi ujung-ujung lebih melayani kelas menengah. Alangkah baiknya jika pembangunan mengarah pada transportasi massal seperti kereta api. Sementara itu, Siti Zuhro, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan sebenarnya program kerja yang diusung Golkar sudah bagus. Terlebih fokus pada infrastruktur untuk meningkatkan pembangunan nasional. Siti menambahkan visi Golkar yang mengusung kesejahteraan rakyat sudah seharusnya program yang diusung juga harus pro-rakyat. Misalnya soal kompensasi pembebasan lahan untuk membangun infrastruktur. "Tawarannya ganti untung atau direlokasi," jelasnya. Siti menambahkan program yang ditawarkan Golkar tak ada yang baru. Padahal, seharusnya pemimpin yang baru memiliki terobosan. Namun, tak bisa dipungkiri masa kerja kabinet yang hanya lima tahun memang terlalu singkat untuk mengerjakan sebuah program. Apalagi pada tahun terakhir, anggota kabinet sibuk turun mencari dukungan untuk dipilih lagi. Praktis, masa kerja mereka hanya empat tahun. "Program pemerintah sekarang yang masih on going, perlu untuk dilanjutkan," katanya. Pada intinya, partai politik jangan hanya mengumbar janji sebelum Pemilu. Semua program yang ada harus benar-benar direalisasikan saat partai tersebut terpilih memimpin Indonesia. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
