Sumber: Kompas.com | Editor: Sanny Cicilia
KONTAN.CO.ID - Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono membantah adanya keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang meminta Ketua Umum Golkar Setya Novanto agar mundur dari jabatannya.
Ia juga membantah adanya rekomendasi yang mendesak Novanto untuk segera menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) sementara ketua umum untuk menjalankan roda organisasi partai.
“Tidak ada keputusan DPP yang meminta agar Pak Novanto mundur dari jabatannya apalagi sampai menunjuk Plt ketua umum partai,” kata Agung Laksono dalam keterangan tertulis, Rabu (27/9).
Untuk itu, Agung mengingatkan agar jajaran pengurus Partai Golkar lebih hati-hati dalam memberikan pernyataan terkait kondisi partai.
Mantan Ketua DPR itu menyatakan, rekomendasi tim kajian elektabilitas belum menjadi keputusan DPP Partai Golkar.
Agung menyatakan, itu hanya sebuah rekomendasi dan belum menjadi sebuah keputusan.
"Saya kira semua harus bijak menyikapi persoalan ini, jangan memancing di air keruh, yang pada akhirnya membuat gaduh dan merusak soliditas partai yang sudah dibangun,” katanya.
“Saya tidak menyalahkan hasil rekomendasi Tim Kajian Elektabilitas. Yang saya sesalkan itu adanya tindakan dari elite Partai Golkar yang memanipulasi rekomendasi Tim Kajian Elektabilitas seolah-olah itu sudah menjadi keputusan partai. Jangankan diputuskan, dibahas saja belum rekomendasi ini oleh DPP Partai Golkar,” ujarnya.
Dewan Pakar Partai Golkar, kata Agung, juga meminta agar seluruh pengurus dan kader Partai Golkar di seluruh Indoesia untuk tetap menjaga kesolidan jelang Pilkada Serentak 2018.
“Saya yakin Pak Novanto seorang negarawan, yang pada akhirnya bisa memutuskan apa yang terbaik bagi partai. Kegaduhan-kegaduhan yang muncul di internal justru yang membuat elektabilitas partai semakin turun,” katanya.
Sebelumnya, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, Partai Golkar akan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto.
Penunjukan Plt ini dilakukan merespons menurunnya elektabilitas partai pasca Ketua Umum Partak Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.
Ia mengatakan, hal ini menjadi keputusan rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Senin (25/9) kemarin.
"Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena (partai) tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," ujar Kahar,di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). (Rakhmat Nur Hakim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
