Reporter: Ratih Waseso | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2024 mengalokasikan sebesar Rp 108,8 triliun untuk ketahanan pangan. Dimana salah satu prioritas anggaran ialah pengembangan kawasan food estate.
Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, food estate tidak masalah jika akan diteruskan tahun depan. Meski program ini sempat disebut kejahatan lingkungan oleh Sekjen PDI Perjuangan.
"Menurut saya tidak ada salahnya diteruskan. Berbeda dengan orang yang menentang food estate, saya bisa memahami mengapa pemerintah membangun food estate. Dalam konteks untuk menambah lahan pangan, food estate adalah langkah yang bisa dimaklumi," kata Khudori dalam keterangan tertulis, Rabu (16/8).
Baca Juga: Anggaran Sektor Ketahanan Pangan Tahun Depan Dialokasikan Rp 108,8 Triliun
Pasalnya, lahan pangan di Indonesia saat ini jumlahnya kecil. Ia memberi contoh sawah misalnya, yang hanya 7,46 juta hektar. Dimana dalam konteks secara gradual mengalihkan basis produksi pangan dari Jawa ke luar Jawa food estate adalah langkah yang harus diambil.
Khudori menyebut, jika menumpuk aneka produksi pangan penting di Jawa pada akhirnya akan berhadapan dengan lahan pertanian terus dikonversi.
Hanya saja, Ia menggarisbawahi food estate yang dirintis sejak tahun 1990-an sampai saat ini belum ada yang berhasil.
"Ini salah satunya karena food estate dilakukan serampangan, mulai dari perencanaan hingga eksekusi di lapangan," ujarnya.
Dimana lahan-lahan food estate rata-rata merupakan lahan bukaan baru dari hutan dan lainnya yang perlu disiapkan untuk ditanami.
Tak hanya itu, melanjutkan program food estate tidak hanya didukung infrastruktur yang memadai seperti irigasi, bendung, jalan, dan lainnya, tapi tanah lokasi food estate juga perlu disiapkan agar tanaman yang ditanam bisa tumbuh baik.
"Ini perlu waktu, perlu teknologi tertentu, perlu tenaga lapangan yang cukup dan cakap, dan lainnya. Karena selain lahan bukaan baru, lahan-lahan lokasi food estate itu lahan kelas 2, kelas 3, bahkan 4. Tingkat kesuburannya jauh lebih rendah dari lahan-lahan di Jawa," jelasnya.
Baca Juga: Ini Pidato Lengkap Presiden Jokowi Soal RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan
Mengerjakan proyek food estate kata Khudori tak bisa dilakukan dengan cepat-cepat atau kejar-kejaran. Program food estate harus dilakukan dalam jangka menengah hingga panjang.
"Tidak bisa dikejar-kejar dengan cara kerja, kerja, kerja dan akan menghasilkan seperti sulapan. Produksi di lahan berbeda dengan produksi manufaktur yang sepenuhnya bisa dikontrol. Produksi di lahan ada banyak variabel yang tidak bisa dikontrol. Karena itu, program food estate harus diletakan dalam konteks jangka menengah-panjang," kata Khudori.
Dengan food estate diharapkan dapat membangun fondasi yang benar, baik untuk menambah lahan pangan maupun secara gradual memindahkan basis produksi pangan dari Jawa keluar Jawa.
Namun, kegagalan demi kegagalan program food estate Khudori menegaskan juga harus menjadi pembelajaran penting untuk memperbaiki program ini di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
