Reporter: Sandy Baskoro | Editor: Sandy Baskoro
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mengkaji dan mencermati pemberlakuan new normal. Keputusan ini tidak semata-mata melonggarkan pembatasan sosial, namun mempertimbangkan banyak hal dengan syarat dan perhitungan risiko secara matang.
"Sekarang kita dalam proses new normal. Paling utama mengikuti perkembangan di masyarakat, apakah bisa diajak berubah dalam hal perilaku supaya kasus [corona] ini menurun," kata Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa dan Sumber Daya Alam Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi dalam diskusi virtual Indonesia Podcast Show 4 Radio Online www.pemudafm.com, sebagaimana rilis yang diterima Kontan.co.id, Jumat (26/6).
Baca Juga: Di masa pandemi corona, SMRA masih bisa jual rumah seharga Rp 7 miliar per unit
Penambahan kasus corona, menurut dia, sangat relevan dengan peningkatan kapasitas dari sisi pemeriksaan yang ditargetkan menjangkau lebih banyak masyarakat. Tujuannya adalah menemukan orang-orang yang terinfeksi, kemudian diambil langkah secepatnya demi menghindari penyebaran Covid-19.
"Apakah karena dengan pelonggaran kemudian terjadi [peningkatan] seperti ini, tidak. Tapi juga bisa karena target pemeriksaan yang diperluas. Yang pasti kita juga menjaga jangan sampai karena semakin lama kegiatan usaha dihentikan, kemudian menimbulkan ketidakpastian, itu nanti bisa panjang eksesnya," ungkap Edi.
Dengan melonggarkan kebijakan PSBB, harapannya perekonomian kembali bergerak, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan secara ketat.
"Karena tiga bulan ditutup itu tidak mudah. Nah inilah yang kemudian kita lakukan secara simultan, pararel, bersamaan dan kemudian kita evaluasi. Jangan lupa, proses evaluasi ini terus berjalan," papar Edi.
Baca Juga: Survei LIPI: Sebanyak 41% pengusaha hanya mampu bertahan hingga Juli tahun ini
Di acara yang sama, Wakil Ketua Fraksi PKB DPR, Fathan Subkhi mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah segera menggerakkan sektor riil. Menurut dia, lahirnya sejumlah aturan, termasuk Perppu No. 1/2020 yang disetujui DPR sebagai itikad baik agar pandemi Covid-19 ini segera berlalu.
"Langkah-langkah strategis harus segara diambil oleh pemerintah, agar tidak terjadi kemerosotan ekonomi. Ketika pemerintah mengeluarkan stimulus perekonomian Rp 908 triliun, kami memberikan catatan-catatan penting," kata dia.
Fathan menilai saat ini pemerintah harus cepat bergerak, karena jika terlambat maka ekonomi akan memburuk. "New normal ini sebagai salah satu cara untuk membangkitkan ekonomi baik sektor riil dan beberapa sektor-sektor lain. Tidak kalah penting adalah meningkatkan daya beli masyarakat, karena pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh daya beli masyarakat," ujar dia.
Baca Juga: Ernst & Young: Efek Covid-19, masa depan bisnis ritel bergantung pada e-commerce
Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian, Panutan S Sulendrakusuma mengimbau masyarakat tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk menjalani protokol kesehatan. Misalnya, selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, kemudian menjaga kebersihan seperti selalu mencuci tangan menggunakan sabun.
"Langkah ini untuk kebaikan kita semua. Lakukan tiga hal itu, maka insya Allah adaptasi menuju masyarakat yang produktif tapi aman dan sehat itu akan terwujud," kata dia.
Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana BNPB, Agus Wibowo, menganggap peran keluarga cukup penting dalam penanganan krisis pandemi corona. Selain memberikan layanan kesehatan dan bantuan ekonomi, pemerintah perlu memberikan dorongan untuk menguatkan ketahanan keluarga di masa sulit.
Dalam konteks ini, menurut dia, keluarga tangguh memahami corona secara baik, seperti cara penularan, gejala, langkah pencegahan, serta cara penanganan.
Dia bilang, kiat menghadapi new normal adalah 4 sehat 5 sempurna, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, olahraga dan tidur teratur serta makan makanan bergizi.
Baca Juga: Pendiri Grup Lippo: Siapa yang kuasai supply chain, dia akan memenangi pertarungan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
