Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Senior Faisal Basri buka suara terkait rencana pemerintah yang akan membangun Family Office di Indonesia.
Faisal menilai, rencana pembentukan Family Office berpeluang menjadi sarang praktik pencucian yang dari bisnis-bisnis ilegal.
"Takutnya saya jangan-jangan orang super kaya di Indonesia ingin kekebalan, ingin leluasa untuk mencuci uangnya dari hasil bisnis ilegal. Wah fantastis cara berpikirnya, makin susah dimengerti," ujar Faisal kepada awak media di Gedung DPR RI, Rabu (10/7).
Dirinya heran, orang super kaya di Indonesia saja membangun Family Office di luar negeri. Oleh karena itu, dirinya mempertanyakan konsep dari pemerintah untuk menarik kalangan crazy rich dari luar negeri untuk membangunan Family Office di Indonesia.
Baca Juga: Pemerintah Berencana Terapkan Family Office, Ini Tanggapan Bos Schroders
"Orang Indonesia saja punya Family Office di luar negeri karena ngak percaya sama di Indonesia. Bagaimana mengharapkan orang luar mau masuk ke Indonesia?," katanya.
"Sudah korslet. Orang super kaya di Indonesia memang punya Family Office di sini? Gak ada, di Singapura Semua, di Hongkong," imbuh Faisal.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa tampaknya kurang setuju dengan rencana pembentukan family office tersebut.
Family office didirikan untuk memfasilitasi orang-orang super kaya yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia tanpa dikenakan pajak.
Baca Juga: Penerimaan Pajak Diprediksi Tak Capai Target Hingga Akhir Tahun, Ini Kata Pengamat
Suharso menilai, Menteri Keuangan diminta untuk mengerek penerimaan sebanyak-banyaknya, namun di sisi lain Menteri Keuangan juga harus memberikan banyak insentif pajak. Karena dengan memberikan insentif pajak, maka secara otomatis potensi penerimaan akan berkurang.
“Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio nya naik. Tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal,” tutur Suharso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
