Reporter: Hendra Gunawan | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyayangkan sikap DPR yang sudah ramai-ramai mendukung Komjen Sutarman menjadi Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo tanpa bersikap kritis dan melihat sisi negatif di balik pencalonan tersebut.
Sikap ini, kata Neta, semakin menunjukkan bahwa DPR hanya sebagai tukang stempel Presiden SBY dan Polri tidak akan pernah mendapatkan pimpinan ideal seperti harapan masyarakat, sehingga Polri tidak akan pernah berubah.
"Dengan adanya sikap koor kalangan DPR tersebut, proses pencalonan Kapolri baru sesungguhnya sudah selesai. Ada pun uji kepatutan dan uji kelayakan yang akan dilakukan Komisi III DPR hanya forum basa-basi yang tak penting dan hanya buang-buang energi,” kata Neta.
Padahal menurutnya, ada enam masalah besar di balik pencalonan figur Komjen Sutarman sebagai calon kapolri.
Pertama, jika dilantik pada akhir tahun 2013 berarti usia jabatan Komjen Sutarman sebagai Kapolri tinggal 21 bulan lagi. Dalam masa jabatan yang singkat tersebut apa yang bisa dilakukannya untuk membenahi Polri?
Kedua, hubungan buruk dengan KPK akibat Komjen Sutarman mencoba pasang badan dalam kasus korupsi Simulator SIM akan menjadi kendala serius bagi masa depan hubungan kedua lembaga.
"Ketiga, mandeknya penanganan kasus korupsi Alat Kesehatan di Polri. Mandeknya penanganan kasus korupsi plat nomor kendaraan bermotor yang diduga melibatkan sejumlah pati Polri. Mandeknya kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga melibatkan tokoh Partai Demokrat Andi Nurpati. Keenam, selama menjadi Kabareskrim, Komjen Sutarman tidak terlihat memaksimalkan unit kerja Tipikor Polri," katanya.
Dari keenam masalah ini, Neta mengingatkan, bahwa bisa disimpulkan komitmen Komjen Sutarman dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), terutama di tubuh Polri sesungguhnya sangat diragukan dan patut dipertanyakan. Padahal masalah serius Polri saat ini adalah soal KKN.
"Ini makin meyakinkan tatkala bulan lalu KPK mengungkapkan bahwa Polri sebagai lembaga terkorup di negeri ini. Oleh karena itu sangat disayangkan jika DPR nanti menyetujui Sutarman menjadi Kapolri," pungkas Neta S Pane. (Tribunnews.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
