Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) menyoroti adanya kebocoran data di masa transisi setelah disahkanya Undang - Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Dalam beberapa hari, publik dihebohkan dengan rentetan dugaan kebocoran data pribadi yang melibatkan dua entitas strategis. Pertama, dugaan kebocoran 44,237 juta data pribadi yang dikelola oleh aplikasi MyPertamina, di bawah PT. Pertamina.
Kedua, dugaan kebocoran 3,250 miliar data yang berasal dari aplikasi PeduliLindungi, yang dikelola Kementerian Kesehatan sebagai aplikasi contact tracing.
Direktur Eksekutif Elsam, Wahyudi Djafar menyampaikan adanya rentetan kebocoran data pribadi ini merupakan bukti bahwa pengendali data belum sepenuhnya siap mengimplementasikan aturan yang ada dalam UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data pribadi.
Baca Juga: Pemerintah Segera Bentuk Lembaga Perlindungan Data
Sementara menurutnya pada eriode transisi implementasi UU PDP memang menjadi masa kritis dalam hal kepatuhan pengendali data untuk memastikan penerapan standar pelindungan data pribadi, termasuk risiko pembiaran jika terjadi insiden kebocoran data pribadi.
Situasi ini terjadi dikarenakan adanya keharusan penyesuaian berbagai regulasi terkait pelindungan data pribadi dengan UU PDP, termasuk kelembagaannya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah keberadaan regulasi saat ini (existing regulation) masih dapat diterapkan atau sebaliknya.
"Seperti PP No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transisi Elektronik (PP PSTE) dan Permenkominfo No. 20/2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permen PDPSE). Siapa lembaga yang bertanggungjawab untuk memastikan pelindungan data pribadi sebelum terbentuknya Lembaga Pengawas PDP?," kata Wahyudi dalam keteranganya, Rabu (15/11).
Wahyudi menjelaskan, dalam kondisi seperti ini menurutnya lembaga yang ada saat ini dialah hal ini kementerian Komunikasi dan Informatika semestinya tetap proaktif mengimplementasikan berbagai perlindungan data pribadi.
Baca Juga: UU Perlindungan Data Pribadi Berlaku, Kapan Lembaga Pengawas Dibentuk?
