Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tekanan ekonomi global yang menimbulkan perlambatan ekonomi nyata membuat iklim investasi di Indonesia kurang menggairahkan. Sentimen negatif bergulir sepanjang tahun 2019 tersebut, kali ini dibarengi dengan ancaman capital outflow dari dana repatriasi warisan tax amnesty.
Pasalnya sejak dana repatriasi dipungut dari Wajib Pajak (WP) terkait di tahun 2016, terhitung tiga tahun sampai dengan tahun ini mereka dibebaskan untuk tetap menaruh atau melepas dananya dari pasar dalam negeri.
Baca Juga: Indef: Dana repatriasi bisa ganggu cadangan devisa
Ekonom UOB Enrico Tanuawidjaja mengatakan memang keadaan ekonomi Indonesia saat ini akan memengaruhi investasi. Namun, Indonesia tidaklah sendiri investasi yang melambat merupakan cobaan di hampir seluruh negara di dunia ini.
Meski demikian, Enrico menganggap pasar keuangan Indonesia masih kompetitif dibanding global. Menurutnya, imbal hasil surat utang masih menggiurkan dibandingkan dengan beberapa negara.
Tingginya yield surat utang negara (SUN) Indonesia bertenor 10 tahun yang mencapai 7,22%, membuat UOB percaya pemerintah bisa menahan dana repatriasi untuk tetap bertengger di dalam negeri.
Capital inflow juga masih cukup terasa di instrumen obligasi. Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, investor asing melakukan aksi beli bersih secara akumulatif di pasar SBN sebesar Rp 19,70 triliun pada bulan September. Alhasil, kepemilikan asing di SBN pada bulan lalu bertambah menjadi Rp 1.029,39 triliun.
“Imbal hasil masih tinggi suku bunga masih bagus, iklim investasi masih supportif tidak akan keluar secara drastis karena orang tidak banyak pilihan di saat ini, secara potensi market Indonesia lebih menjanjikan” kata Enrico kepada Kontan.co.id, Selasa (8/10).
Baca Juga: Masuk tenggat waktu bebas dana repatriasi, pemerintah berjanji jaga iklim investasi
Dari sisi pasar saham, Enrico mengatakan pemerintah tetap perlu menjaga gairah investor dengan memperdalam pasar modal dan memperbanyak aksi korporasi seperti initial public offering (IPO).
Mengutip Bloomberg 3 Oktober 2019, Presiden Republik Indonesia Joko Wododo mengatakan akan melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan investasi dalam negeri.
Di ataranya, Jokowi bilang akan membuat tenaga kerja lebih fleksibel agar mendorong investasi serta segara menentukan arah kebijakan ekonomi yang berkelanjutan.
Enrico menilai testimoni Jokowi setidaknya memberikan secercah harapan terhadap investasi dalam negeri. Soal fleksibilitas tenaga kerja, menurutnya akan berdampak ke pasar saham dalam jangka menengah-panjang.
Baca Juga: Dana repatriasi berpotensi lari keluar negeri di tengah rendahnya vitamin investasi
Alasannya, investor dapat mengukur efektivitas atas investasinya terhadap kinerja perusahaan yang ditandai dengan kapabilitas tenaga kerja yang lebih kompetitif.
Asal tahu saja, berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2016, jumlah harta yang tercatat dalam tax amnesty periode I-II sebesar Rp 3.460,80 triliun. Adapun Rp 114,16 triliun di antaranya merupakan dana repatriasi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
