kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.951.000   23.000   1,19%
  • USD/IDR 16.300   94,00   0,58%
  • IDX 7.166   -38,30   -0,53%
  • KOMPAS100 1.044   -6,02   -0,57%
  • LQ45 802   -6,08   -0,75%
  • ISSI 232   -0,07   -0,03%
  • IDX30 416   -3,18   -0,76%
  • IDXHIDIV20 486   -4,82   -0,98%
  • IDX80 117   -0,79   -0,67%
  • IDXV30 119   -0,02   -0,02%
  • IDXQ30 134   -1,35   -1,00%

Ekonom Indef sarankan pelonggaran PPKM dijalankan bertahap


Minggu, 08 Agustus 2021 / 23:26 WIB
Ekonom Indef sarankan pelonggaran PPKM dijalankan bertahap
ILUSTRASI. Ganjil Genap Kota Bogor: Suasana penyekatan kendaraan selama perpanjangan masa PPKM di Bogor, JAwa Barat, KAmis (22/07).


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Eksekutif Institute Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengimbau, pemerintah memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah di luar Jawa-Bali yang kasus Covid-19 masih cukup tinggi.

Di antaranya, dengan menambah fasilitas kesehatan di rumah sakit, meningkatkan testing dan tracking, mempercepat vaksinasi Covid-19. Pasalnya daerah di luar Jawa-Bali mempunyai kendala infrastruktur dan logistik.

“Selain itu skema bantuan yang diberikan harus ditingkatkan lagi, baik bantuan sosial untuk masyarakat maupun bagi para pemilik usaha kecil menengah (UKM). Intensitasnya juga mesti ditambah lagi supaya tidak ada kasus di putaran selanjutnya, karena dikhawatirkan virus covid ini naik kembali ke Jawa-Bali,” kata Tauhid kepada Kontan.co.id, Minggu (8/8).

Baca Juga: Pemerintah diminta tak terburu-buru lakukan pelonggaran PPKM

Untuk menekan angka terinfeksi Covid-19 di daerah, Tauhid mengimbau agar pemerintah lebih memperketat penjagaan di pusat-pusat transportasi, baik udara, darat, dan laut. Menurutnya penyebaran antar kota bisa saja terjadi karena lemahnya penjagaan di tempat transportasi tersebut.

Dia mencontohkan, masih banyak penggunaan surat-surat palsu hasil tes Covid-19 yang digunakan sebagai syarat perjalanan. Sehingga kasus tersebut harus segera diberantas dan dilakukan pengawasan yang ketat.

Sementara itu, Tauhid juga berharap ketika jumlah kasus Covid-19 di Jawa-Bali mulai turun, pemerintah tidak langsung melonggarkan pengetatan begitu saja.

“Karena indikator diperlonggar itu bukan karena faktor angka terpapar berkurang saja, tapi harus juga dilihat dari angka kematian. Karena jika langsung dibuka akan berpotensi lebih tinggi lagi,” ujar Tauhid.

Baca Juga: Pengusaha: Semakin lama PPKM level 4, makin banyak yang tumbang

Sebaiknya pemerintah berproses menerapkan pengetatan tersebut seperti dari yang tadinya Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 maka akan turun ke level 3 kemudian ke level 2. Hal ini agar pengusaha maupun masyarakat benar-benar yakin bahwa sudah bebas dari virus Covid-19 tersebut.

Indikator aman adalah angka vaksinasi kepada masyarakat sudah tinggi. “Saya yakinnya kalau kasusnya sudah turun di level yang rendah dan harus dibandingkan sebelum gelombang ke dua, dari angka 5000 kasus per hari itu masih lumayan tinggi. Selain itu, jika kasusnya sudah turun, pemerintah juga harus tetap mengimbau untuk menerapkan protokol kesehatan, karena dikhawatirkan akan kenaikan kasus di gelombang selanjutnya,” pungkas Tauhid.

Hingga Minggu (8/8), kasus Covid-19 di Indonesia bertambah 26.415 dan kumulatifnya, atau jumlah pasien terkonfirmasi positif yang tercatat sejak kasus pertama mencapai 3.666.031 kasus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Banking Your Bank

[X]
×