kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.520.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.200   0,00   0,00%
  • IDX 7.066   -30,70   -0,43%
  • KOMPAS100 1.055   -6,75   -0,64%
  • LQ45 830   -5,26   -0,63%
  • ISSI 215   0,27   0,12%
  • IDX30 424   -2,36   -0,55%
  • IDXHIDIV20 513   -0,30   -0,06%
  • IDX80 120   -0,79   -0,65%
  • IDXV30 124   -1,30   -1,04%
  • IDXQ30 142   -0,32   -0,23%

Ekonom Indef: Permasalahan Kartu Prakerja tak langsung tuntas dengan mundurnya Belva


Rabu, 22 April 2020 / 05:00 WIB
Ekonom Indef: Permasalahan Kartu Prakerja tak langsung tuntas dengan mundurnya Belva
ILUSTRASI. Bhima Yudhistira Adhinegara indef


Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengapresiasi mundurnya Belva Devara dari posisi Staf Khusus (Stafsus) Presiden.

Menurut Bhima, keputusan Belva menunjukkan bahwa milenial harus memiliki integritas dan bisa menghindari konflik kepentingan yang muncul ketika berada dalam posisi di pemerintahan. 

Baca Juga: Tak ingin polemik berlarut, Stafsus Presiden Belva Devara mengundurkan diri

Bhima juga menyatakan bahwa dengan posisi Belva yang sudah tidak lagi menjadi staf khusus, maka undangan debat yang diajukannya belum lama ini, juga berakhir.

"Saya tidak memiliki masalah dengan Belva secara personal, melainkan hanya ingin mengajak bertukar pandangan terkait posisinya sebagai Staf Khusus Presiden," kata Bhima dalam keterangannya, Selasa (21/4).

Baca Juga: Ekonom Indef tantang debat terbuka dengan staf khusus milenial Presiden

Di sisi lain, Bhima menilai bahwa keputusan tersebut tidak serta merta menuntaskan persoalan Kartu Prakerja, yang menjadikan perusahaan milik Belva sebagai salah satu aplikatornya.

Sebab, pertama, masih perlu dilakukan penyidikan terkait MoU mitra pelaksana Kartu Prakerja yang dilakukan sebelum peraturan teknis dikeluarkan pemerintah. 

Kedua, Kartu Prakerja tidak menjawab persoalan krisis yang dihadapi, bahwa korban pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih membutuhkan bantuan berupa cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT) dibandingkan dengan pelatihan online. 

"Untuk mencegah pemborosan anggaran, sebaiknya pemerintah membatalkan pendaftaran gelombang kedua dan mengalihkan seluruh anggaran Kartu Prakerja agar berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang terkena Covid19," kata Bhima dalam keterangannya, Selasa (21/4).

Baca Juga: Bhima Yudhistira beberkan alasan tantang stafsus milenial Jokowi berdebat

Ketiga, dibandingkan memberikan pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama tiga hingga bulan kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga masyarakat bisa mengakses konten pelatihan serupa di Youtube dan platform gratis lainnya. 

"Saya berharap staf khusus milenial lainnya yang memiliki konflik kepentingan antara bisnis dan jabatan publik untuk mengikuti jejak Belva, yakni memilih salah satunya tetap menjadi stafsus atau profesional melanjutkan bisnis startupnya," tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×