Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyoroti pentingnya penurunan kelas menengah sebagai fokus utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ekonom Senior Indef, Aviliani, menyampaikan bahwa penurunan kelas menengah harus menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo.
Ia bilang, saat ini kesempatan kerja bagi kelas menengah semakin terbatas, terutama akibat digitalisasi yang mempengaruhi efisiensi dan dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan banyak perusahaan tutup dan berhenti beroperasi.
Baca Juga: Tabungan Nasabah Kelas Menengah Tumbuh Tipis
"Kementerian UMKM perlu membangun kembali kewirausahaan, yang sejak dulu sering dibicarakan," ujar Aviliani dalam Diskusi Publik Indef, Selasa (22/10).
Selain itu, sektor informal juga memerlukan perbaikan agar pendapatan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan data, golongan penduduk miskin dan rentan kini menghabiskan lebih dari 64% penghasilannya untuk kebutuhan pokok.
"Agak sulit untuk memenuhi kebutuhan lain, sehingga pendapatan mereka harus ditingkatkan," kata Aviliani.
Aviliani juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap program makan bergizi gratis agar tidak menjadi lahan korupsi. Ia mengingatkan bahwa program prioritas Presiden Prabowo ini akan melibatkan kontribusi dari setiap daerah.
Baca Juga: Pemerintah Mesti Cermati Efek Sosial dari Pelemahan Daya Beli Kelas Menengah
"Jangan sampai terjadi korupsi yang semakin meluas di daerah terkait program makan bergizi gratis," ungkapnya.
Ia juga menyoroti anggaran program makan bergizi gratis yang hanya sebesar Rp 71 triliun.
Selain itu, harga tender makan bergizi gratis sebesar Rp 7.500 per porsi dianggap terlalu rendah, sehingga banyak penyedia katering yang mundur karena kesulitan menyediakan makanan bergizi dengan harga tersebut.
Baca Juga: Deflasi Diproyeksi Masih Berlanjut Hingga September 2024, Ini Pemicunya
"Ini terlihat aneh, apalagi menteri-menteri yang baru dilantik mengeluarkan pernyataan yang membingungkan. Harus ada koordinasi agar tidak menimbulkan pesimisme," tutup Aviliani.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
