Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, tengah memantapkan susunan kabinet untuk periode 2024-2029. Sebanyak 108 tokoh telah dipanggil untuk menjadi calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam kabinet yang akan datang.
Menurut peneliti dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Galau D. Muhammad, mayoritas kandidat yang dipanggil berasal dari kalangan politisi, yaitu 55,6% atau 60 dari 108 kandidat. Diikuti oleh kalangan TNI/POLRI sebesar 8,3%, pengusaha 7,4%, tokoh agama 4,6%, dan selebriti 2,8%.
"Sayangnya, hanya 5,6% yang berasal dari kalangan akademisi," ungkap Galau, Kamis (17/10).
Baca Juga: Prabowo Beri Pesan Tegas ke Calon Menteri untuk Tidak Korupsi
Di antara kandidat berlatar politisi, terdapat 45 orang yang terafiliasi dengan partai politik. Gerindra mendominasi dengan 26,7% atau 12 orang, disusul Golkar sebesar 24,4% atau 11 orang, serta Demokrat, PAN, dan PKB yang masing-masing mendapatkan jatah 8,9% atau 4 orang.
Celios menilai bahwa pengisian kabinet tersebut sarat dengan kepentingan balas budi politik, khususnya bagi aktor-aktor sentral dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Setidaknya, 30 kandidat tercatat aktif dalam TKN, mulai dari posisi pengarah, penasihat, hingga koordinator relawan kampanye.
Secara keseluruhan, 72% dari kandidat yang dipanggil merupakan pendukung Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024.
Baca Juga: Kabinet Era Prabowo Makin Gemoy Disaat Penerimaan Negara Lesu
"Kondisi ini menunjukkan bahwa bagi-bagi kursi kabinet memang diperuntukkan sebagai ajang balas budi politik," jelas Galau.
Lebih lanjut, Celios mencatat bahwa komposisi kabinet ini kurang inklusif. Hanya terdapat 10 kandidat perempuan atau 9,3%, sedangkan laki-laki mendominasi dengan 90,7% atau 98 orang.
Galau juga menyoroti potensi pemborosan anggaran akibat banyaknya posisi wakil menteri yang akan diisi.
"Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut," ujarnya.
Baca Juga: Potret APBN Prabowo, Terhimpit Utang dan Janji Politik
"Semua tanggungan ini semakin memperparah kerentanan fiskal akibat jatuh tempo hutang dan turunnya penerimaan pajak," tambah Galau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
