Reporter: Bidara Pink | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan kebutuhan akan valuta asing (valas) Indonesia pada akhir tahun masih akan terkendali dan ketersediaan valas visa ditutup oleh arus modal asing yang masuk (inflow) ke portofolio.
Meski begitu, kebutuhan valas untuk pembiayaan utang dan impor bahan baku serta barang konsumsi diperkirakan akan relatif besar, seiring dengan melebarnya defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).
Baca Juga: Ekonom: Kebutuhan valas akhir tahun bisa meningkat hingga 3% - 5%
"Ini merupakan pola musiman. Namun, overall, keadaan masih cukup aman karena dibantu oleh inflow portofolio," kata David kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).
Hanya saja, David menambahkan bahwa Indonesia masih harus waspada dengan kondisi eksternal yang berupa ketidakpastian ekonomi global yang disebabkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.
David juga melihat adanya kejadian lain di internasional yang mungkin sulit diprediksi, seperti tekanan geopolitik yang tiba-tiba.
Baca Juga: Ekonom perkirakan kebutuhan valas akan meningkat di akhir kuartal IV-2019
"Misalnya kemarin tiba-tiba ada serangan di kilang minyak. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di luar. Oleh karena itu Indonesia harus berjaga-jaga," tambah David.
Untuk menjaga jumlah valas yang dimiliki, David mengimbau agar Indonesia bisa mengejar foreign direct investment (FDI) dengan cara merealisasikan kebijakan-kebijakan terkait dengan investasi yang sudah sering digaungkan oleh pemerintah.
Menurutnya ini merupakan hal yang sudah tidak terlalu sulit bagi Indonesia, apalagi saat ini sudah ada kepastian politik, yaitu dengan sudah keluarnya susunan kabinet baru. David memandang ini sebagai salah satu hal yang mampu mendorong kepercayaan para calon investor.
Baca Juga: Defisit APBN melebar, Ekonom: Penerbitan global bond diperlukan
Selain itu, dalam meningkatkan valas, David juga melihat Indonesia bisa mengejarnya lewat sektor pariwisata. Apalagi saat ini pemerintah juga sudah melakukan program pengayaan destinasi wisata.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
