Reporter: Venny Suryanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah perlu mempercepat realisasi program pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk terus meningkatkan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3-2020 akan menunjukkan perbaikan.
Menurut Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, pemerintah perlu mempercepat penyaluran stimulus-stimulus PEN seperti pemberian gaji ke-13 ASN, penyaluran subsidi gaji bagi karyawan dengan gaji
Adapun, dalam jangka pendek ini, pemerintah harus tetap memberikan kepercayaan bagai masyarakat secara umum dan masyarakat kelas menengah dan kelas atas yang dimana kedua kelompok masyarakat tersebut berkontribusi sekitar 80% dari total konsumsi nasional.
Baca Juga: Menkop UKM ingatkan agar Banpres digunakan untuk usaha produktif
“Pemerintah juga perlu menerapkan sanksi agar masyarakat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan sehingga mereka yang memiliki uang mau melakukan konsumsi dan supaya dapat mempercepat pemulihan ekonomi,” kata Josua kepada Kontan.o.id, Minggu (6/9).
Selain itu, menurutnya, pemerintah saat ini cenderung mengekstensifikasi program dalam rangka menjangkau sebanyak mungkin kalangan masyarakat yang membutuhkan.
Namun, untuk bantuan sosial, ada baiknya pemerintah melakukan intensifikasi program, atau memperbesar cakupan bantuan per keluarga/individu.
Josua bilang, hal ini diperlukan agar jumlah bantuan per kapita yang diberikan cukup signifikan untuk menopang konsumsi masyarakat secara umum.
Sedangkan, dari sisi kebijakan moneter, Bank Indonesia (BI) saat ini sudah melakukan bauran kebijakan moneter dari penurunan suku bunga, hingga memperlonggar aturan terkait kredit kendaraan bermotor.
Baca Juga: Begini cara cek status penerima BLT Rp 500.000
“Secara total, hingga pertengahan Agustus BI sudah Bank Indonesia telah menambah likuiditas (quantitative easing) di perbankan sekitar Rp651,54 triliun, dan diperkirakan masih akan dilanjutkan sebagai upaya Bank Indonesia (BI) dalam mendukung perekonomian Indonesia,” katanya.
Namun, kebijakan-kebijakan fiskal maupun moneter akan mempunyai dampak yang kurang optimal apabila aktivitas perekonomian belum berjalan kembali.
Oleh sebab itu, Josua bilang, syarat utama kembalinya aktivitas perekonomian adalah flattening curve dari kasus Covid-19 di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
