Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Kenaikan harga BBM bersubsidi dipercaya akan membuat masyarakat yang hampir miskin menjadi benar-benar miskin dan ketimpangan ekonomi akan terus melebar. Hal tersebut harus dihadapi olah presiden terpilih Jokowi di awal pemerintahannya.
Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengajukan lima opsi yang bisa diambil presiden terpilih Joko Widodo jika memang tidak ingin menaikkan harga BBM bersubsidi. "Pertama, perbaiki tingkat kepatuhan pajak yang rendah. Punya kesempatan jangan berikan kesempatan perusahaan lakukan strategi tranfer pricing. Jangan biarkan restitusi pajak atau manipulasi pajak," kata Ichsanuddin di Jakarta, Selasa (9/9/2014).
Dia menuturkan, opsi kedua adalah melakukan optimalisasi belanja. Menurut dia, penyerapan anggaran di kuartal terakhir banyak namun sia-sia karena terlalu banyak perjalanan dinas. Ketiga kata Icshanuddin, Jokowi harus memberhentikan penjualan otomotif di Jawa, dan mengalihkannya ke luar pulau Jawa dan mengekspornya. Hal tersebut dilakukan karena lifting minyak relatif terus menurun.
Keempat, sesegera mungkin melakukan konversi BBM ke BBG. Dia yakin Jokowi mampu melakukan konversi karena Jokowi mampu membuka SPBG di Jakarta. "Pada saat yang sama perbaiki lalu lintas, lalu lintasnya membaik. Koversi dilakukan dan trasnportasi dilakuikan," kata dia.
Selanjutnya yang kelima menurut Ichsanuddin adalah dengan mengganti pembangkit listrik disel menjadi pembangkit listrik tenaga gas. (Yoga Sukmana)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
