Reporter: Agus Triyono |
JAKARTA. Pemerintah Australia melalui Australia Aid berencana memberikan bantuan sebesar A$ 2,28 juta – A$ 2,73 juta untuk penyelenggaraan Pemilu 2014. Bantuan tersebut akan mengucur bertahap antara Agustus 2012 sampai Mei 2013.
Direktur Komunikasi dan Politik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Siliwanti menjelaskan, penyalurannya akan bermitra dengan KPU, KPU Provinsi, Bawaslu, Panwaslu, Kementerian Dalam Negeri, DPR. Sedangkan pihak penerima (beneficiary) adalah KPU, Bawaslu, universitas-universitas, dan lembaga riset.
“Memang bantuan ini jumlahnya belum terestimasi dengan pasti, range angkanya antara A$ 2,28 juta- A$ 2,73 juta,” kata Siliwanti dalam pernyataannya, Kamis (9/8).
Menurut dia, nantinya penggunaan dana bantuan dari Australia meliputi empat kegiatan pemilu 2014. Pertama, untuk input kegiatan yang menyangkut penyusunan UU Pilpres dan dukungan terkait penyusunan peraturan KPU. Contoh kegiatannya antara lain diskusi, debat dan konsultasi tim KPU. Alokasi anggaran yang disediakan sebanyak A$ 310.000.
Kedua, untuk perbaikan efektivitas manajemen pelaporan pelanggaran dan verifikasi tahapan pemilu. Caranya dengan melakukan pelatihan untuk KPU, Bawaslu, riset assessmen,t dan baseline terkait pelanggaran pemilu. Perkiraan anggaran untuk kegiatan ini sekitar A$ 530.000- A$ 666.000.
Ketiga, untuk pendidikan pemilih serta penyebaran informasi bagi perempuan, kelompok disabled dan marginal. Dana yang dialokasikan sebesar A$ 500.000- A$ 600.000.
Terakhir, peningkatan manajemen penyelenggaraan pemilu untuk KPU dan Bawaslu. “Anggaran diproyeksikan A$ 940.000- A$ 1,1 juta,” kata Siliwanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
