Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Pemerintah akan mencoret sejumlah komponen biaya dan prosedur proses bongkar muat di pelabuhan. Dipangkasnya sejumlah prosedur dan komponen biaya ini diharapkan bisa menekan biaya logistik di tanah air.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) Antonius Tonny Budiono menyatakan pemangkasan biaya akan memangkas komponen biaya di pelabuhan maupun terminal.
Biaya tersebut yakni Terminal Handling Charge (THC), Container Handling Charge (CHC) dan akan menghilangkan surcharge alias biaya tambahan di pelabuhan. "Jadi dipastikan no service no pay," kata Tonny, Rabu (23/8).
Namun untuk komponen biaya THC apa saja yang dipastikan akan dihapus, Tonny bilang pemerintah masih akan memetakan dan menghitung.
Penghitungan komponen THC ini ia bilang ditargetkan selesai pada bulan ini. "Mudah-mudahan pekan depan selesai, mengingat banyak item yang harus dievaluasi," jelasnya.
Tak hanya itu, biaya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di terminal maupun di pelabuhan akan dirasionalisasi. Ia bilang, pelabuhan besar dan terminal bongkat muat yang menggunakan otomatisasi bongkar muat tidak akan dikenakan biaya tambahan. Namun untuk pelabuhan kecil, rasionalisasi tenaga kerja bongkar muatnya.
Untuk proses bongkar muat, Tonny bilang yang akan banyak dipangkas ialah pre-clearance. Dalam proses ini, ia bilang kecepatan prosedur bongkar muat masih kurang cepat.
"Ini akan banyak dipangkas, tapi ini butuh waktu karena menyangkut beberapa kementerian/lembaga,"jelasnya.
Dengan sejumlah pemangkasan prosedur bongkar muat ini, Tonny menyatakan tahun ini dwelling time bisa berada dikisaran waktu 2,5 hari. Angka ini dinilai bisa dicapai dengan efisiensi tersebut.
"Tapi ini tergantung datang barangnya, jika kapal yang masuk banyak ya sulit juga. Tapi ini rata-rata waktu yang bisa dicapai,"katanya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Heru Pambudi menyatakan pihaknya sudah cukup melakukan sejumlah efisiensi waktu prosedur. Namun ia bilang masih akan kembali melakukan sosialisasi terkait hal tersebut.
"Jadi kami masih akan mengundang para penggunaan jasa untuk bisa mendiskusikan apa yang sudah dikeluarkan oleh mereka. Kita akan jelaskan mengenai fasilitas dan prosedur yang sudah ada," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
