/2026/03/03/702788763.jpg "DIM RUU Migas Hampir Rampung, Pengamat Tekankan BUK Harus Kuat dan Bebas Mafia")
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengejar penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) yang ditargetkan rampung dalam waktu dekat.
Pembentukan Badan Usaha Khusus (BUK) menjadi salah satu poin krusial yang paling disorot oleh publik dalam rancangan aturan baru tersebut.
Pengamat Migas sekaligus Mantan Sekjen IATMI, Hadi Ismoyo menilai lembaga baru ini harus memiliki kewenangan yang kuat demi memperkuat ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.
"BUK yang baru akan lebih powerfull dari sebelumnya. Kami sudah usulkan saat saya di interview tahun 2023. Jika diperlukan sekaligus pegang hulu dan hilir sekaligus," ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (20/10/2026).
Baca Juga: SKK Migas Bakal Digantikan Badan Usaha Khusus, DPR Siapkan RUU Migas Rampung 2026
Hadi mengungkapkan, tata kelola organisasi BUK harus diisi oleh sumber daya manusia yang independen agar tidak memicu benturan kepentingan di lapangan. Hadi menegaskan bahwa kepemimpinan lembaga baru ini wajib terbebas dari intervensi politik maupun praktik tidak sehat yang dapat merugikan iklim bisnis migas.
"Dan Ketua BUK baru nantinya bertanggung jawab kepada Presiden dan dot line kepada Kementerian terkait. Tujuannya agar memperkuat Ketahanan Energy Nasional. Organisasi dipilih dari orang-orang yang professional dan netral, tidak boleh wasit merangkap pemain supaya menjadi BUK yang professional dan world class," ungkapnya.
Dia bilang, keberadaan BUK yang independen dan kuat juga dinilai penting untuk menghindarkan pengelolaan komoditas vital negara dari pengaruh pihak tertentu. Dengan memposisikan BUK secara tepat di bawah kepala negara, eksekusi program ketahanan energi nasional diyakini dapat berjalan lebih optimal dan fokus.
Baca Juga: Prabowo Terbitkan Surpres RUU Migas, 5 Menteri Ditugaskan Bahas dengan DPR
"Dengan kondisi RI yang krisis energy mood. BUK lebih baik di bawah Presiden agar visi Presiden dalam ketahanan energi yang merupakan subject vital bisa di eksekusi dengan jelas, tidak menjadi mainan mafia migas," tandasnya.
Di sisi lain, lanjut Hadi, perbaikan regulasi melalui RUU Migas ini diharapkan mampu mendorong pencapaian target produksi nasional yang saat ini masih menghadapi tantangan cukup besar.
Ia memproyeksikan target produksi lifting minyak bumi pada tahun ini masih sangat sulit untuk direalisasikan secara maksimal.
"Terkait Lifting tahun ini, kelihatannya berat untuk dicapai target 610.000 bopd walau dengan tambahan LPG Calculations," pungkasnya.
Baca Juga: Terkait RUU Migas, Bahlil Sebut Tengah Menunggu Pembahasan Rampung di DPR
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
