Reporter: Hans Henricus | Editor: Djumyati P.
JAKARTA. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan dua tantangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ikut menyelesaikannya. Kedua tantangan itu berkaitan dengan konstitusi dan politik aktual di negara ini.
Pertama, agar sistem presidensial yang dianut saat ini bisa berjalan efektif dalam sistem demokrasi multi partai. Kedua, kecenderungan proses politik di Indonesia yang ditunjukkan lewat pemilihan kepala
daerah (pilkada) butuh biaya cukup tinggi.
Khusus untuk tantangan kedua ini, Presiden meminta agar DPR aktif bersama pemerintah menyelesaikan masalah ini. "Agar proses pemilihan tidak berbiaya tinggi apalagi masuk ke dalam politik uang yang sama-sama tidak kita kehendaki," ujar Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi di DPR, Rabu (18/8).
Presiden juga mengundang pakar dan praktisi di bidang konstitusi, hukum, politik untuk mengkaji tentang kelanjutan sistem presidensial dalam demokrasi multi partai dapat berjalan efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bisa mencari solusi agar proses demokrasi tidak menjadi politik biaya tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
