kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

DPRD DKI janji sahkan APBD 2014 pada 15 Januari


Rabu, 08 Januari 2014 / 20:10 WIB
DPRD DKI janji sahkan APBD 2014 pada 15 Januari
ILUSTRASI. Rupiah berpotensi kembali melemah pada perdagangan Kamis (18/8). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. DPRD DKI Jakarta berjanji mengesahkan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah DKI 2014 pada Selasa (15/1/2014) pekan depan. Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan menegaskan, besaran APBD masih terus dibahas oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI. "15 Januari kami targetkan APBD sudah disahkan," kata Ferrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Target ini merupakan target yang ketiga kalinya disampaikan oleh DPRD DKI Jakarta. Awalnya, mereka menargetkan pengesahan pada 30 November 2013. Rencana itu mundur menjadi 27 Desember 2013 dan kini molor lagi menjadi 15 Januari 2014.

Terlambatnya pengesahan itu, kata Ferrial, disebabkan oleh pemerintah yang berulangkali menambah nilai APBD yang diajukan sehingga pembahasan terus saja molor. Awalnya, nilai RAPBD yang diajukan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran (KUAPPAS) adalah sebesar Rp 67,7 triliun. Setelah Pemprov DKI mengajukan penambahan tersebut, maka nilai anggaran bertambah menjadi Rp 69,7 triliun. Penambahan itu untuk anggaran penambahan bus oleh Dinas Perhubungan DKI dan pembebasan lahan waduk oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta.

Menjelang penetapan, nilai RAPBD kembali naik menjadi sekitar Rp 72 triliun ditambah angka sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun lalu. Menurut Ferrial, kalangan dewan menyetujui penambahan anggaran tersebut agar bisa mengoptimalkan pembangunan sesuai Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017. Konsekuensi molornya pengesahan APBD itu ialah anggaran yang baru dapat digunakan pada 1 Februari 2014.

"Sampai hari ini tambahan silpa belum pasti. Jadi, angka itu bisa lebih dari Rp 72 triliun," kata politikus Partai Demokrat tersebut.

Di sisi lain, ia membantah molornya pengesahan APBD DKI 2014 disebabkan alasan politis maupun ketidakharmonisan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Menurut dia, keterlambatan pengesahan semata-mata karena banyak perubahan nominal yang perlu membutuhkan kejelian agar penggunaan anggaran maksimal. "Saya membahas agak lambat begini karena menginginkan anggaran yang maksimal," ujar Ferrial. (Kurnia Sari Aziza)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×