Reporter: Handoyo | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memindahkan atau re-alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Pemindahan alokasi tersebut sebelumnya diwacanakan dari anggaran untuk pembangunan pelabuhan ke pembelian kapal yang akan diberikan ke nelayan miskin.
Ketua Komisi IV DPR Edi Prabowo mengatakan, bila dilakukan perubahan saat ini maka akan menyalahi peraturan. Selain itu, juga akan merugikan pihak daerah yang sudah dijanjikan untuk mendapatkan pemanfaatan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. "Batalkan, tidak boleh," kata Edi, Selasa (14/4).
Sekedar gambaran, KKP berencana memindahkan alokasi anggaran sebesar Rp 208 miliar dari dana pembangunan pelabuhan ke pembelian kapal. KKP mengklaim, pengalihan anggaran tersebut dapat untuk membeli sekitar 300 unit-350 unit kapal dengan bobot 10 gross tone (GT)-25 GT.
KKP sendiri sebenarnya berencana mengurangi rencana untuk merevitalisasi sebanyak 24 pelabuhan, dari rencana yang telah ditetapkan sebanyak 62 pelabuhan. "Dengan keputusan tersebut maka kami akan kembali ke perencanaan awal," kata Dirjen Perikanan Tangkap, KKP Gellwynn Yusuf.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
