kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

DPR tolak kenaikan gaji dewan gubernur BI di 2014


Selasa, 03 Desember 2013 / 21:13 WIB
DPR tolak kenaikan gaji dewan gubernur BI di 2014
ILUSTRASI. Sejumlah emiten masih ramai memecah nilai nominal saham alias stock split. . TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Panitia Kerja Anggaran Tahunan Bank Indonesia Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui kenaikan anggaran gaji pegawai Bank Indonesia (BI) sebesar 7% dalam rapat kerja yang digelar hari ini, Selasa (3/12).

Meski begitu, rapat kerja Komisi XI tentang Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) yang dipimpin oleh Olly Dondokambey ini tidak menyetujui penyesuian biaya taraf hidup atau Cost of Living Adjustment (COLA) sebesar 7% bagi Dewan Gubernur BI. Di samping itu, DPR juga tak menyetujui pemberian insentif kinerja bagi Dewan Gubernur BI.

Komisi XI menyatakan keputusan-keputusan tersebut ditindaklanjuti oleh Dewan Gubernur BI sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku di BI, serta dilaporkan pelaksanaannya, termasuk implikasi terhadap anggaran.

Karena itu, Komisi XI DPR RI menyetujui ATBI tahun 2014 sebesar Rp 12,6 triliun. Ini sesuai dengan hasil keputusan rapat panitia kerja (panja) Komisi XI yang telah diputuskan pekan lalu.

"Kami sepakati ATBI sesuai dengan hasil panja yang telah dilakukan sebelumnya," kata Olly rapat dengan Gubernur BI Agus Martowardojo di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/12).

Beberapa poin penting untuk anggaran BI adalah terkait anggaran pengeluaran logistik sebesar Rp 668,1 miliar, anggaran penyelenggaraan operasional Rp 452,1 miliar.

Kemudian adalah anggaran sosial dan pemberdayaan sektor riil Rp 154,4 miliar, anggaran pengeluaran pajak Rp 591,4 miliar.

Anggota dewan meminta BI untuk tetap mengevaluasi setiap anggaran yang dikeluarkan. Terutama untuk anggaran pegawai yang harusnya sesuai dengan kinerja.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×