KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama dengan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia tengah membahas kerangka penerapan sistem parlemen terbuka (open parliament) di DPR RI. Hal ini merupakan tindak lanjut dari keikutsertaan DPR RI dan pemerintah Indonesia dalam forum Open Government Partnership (OGP) Summit di Georgia bulan Juli 2018 lalu.

Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (Seknas OGI) Yanuar Nugroho mengatakan, open parliament merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mendorong parlemen untuk semakin terbuka, transparan, akuntabel dan inklusif.

Dia menjelaskan, tujuan dari terselenggaranya open parliament selaras dengan inisiatif OGP yang mendorong keterbukaan di unsur eksekutif. Indonesia merupakan salah satu dari delapan negara pendiri dari inisiatif Open Government Partnership.

Pengalaman pemerintah Indonesia dalam implementasi parlemen terbuka dan manfaat keikutsertaan Indonesia di dalam inisiatif open government secara global.

“Platform yang dimiliki oleh Open Government memberikan manfaat bagi Indonesia untuk dapat mudah mengadaptasi inisiatif-inisiatif global terkait keterbukaan pemerintah,” ujarnya dalam pernyataan resminya, Rabu (15/8).

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, tentang komitmen DPR dalam mengimplementasikan parlemen terbuka dan mendorong deklarasi parlemen terbuka untuk dapat segera dilaksanakan. Dia juga menjabarkan model-model tata kelola sistem parlemen terbuka yang relevan untuk diimplementasikan di DPR RI.

DPR