Reporter: Dian Pitaloka Saraswati |
JAKARTA. Penyelenggaraan Haji Indonesia menuai banyak pertanyaan dari anggota Komisi VIII, DPR. Rekomendasi Komisi VII selaku mitra Departemen Agama dalam penyelenggaraan sering diacuhkan sehingga membuat anggota Komisi VIII, Abdullah Azwar Anaz, fraksi PKB dan 122 anggota lainnya mengusulkan Hak Angket.
Usulan tersebut dibawa Azwar bersama perwakilan dari 8 anggota fraksi ke pimpinan DPR Selasa (16/12) jam 13.00 ke Pimpinan DPR. Anggota fraksi yang mengajukan hak angket penyelenggaraan haji khusus tentang pemondokan dan transportasi jemaah haji di Saudi Arabia adalah, anggota fraksi PKB, PKS, Golkar, PBR, BPD,PDI-P, PPP, dan PAN. Satu Anggota partai Demokrat mundur dari tim pengusul.
Abdullah Azwar mengkritisi bagaimana Pemerintah teledor dalam memilih pemondokan haji di tanah suci. Selain tidak layak, juga tidak representatif untuk ditinggali. " Pemondokan yang jauh sekalipun ternyata banyak sekali yang tidak representatif, AC nya tidak nyala, airnya tidak mengalir," kata Abdullah.
Selain masalah pemondokan, Abdullah juga menilai fasilitas transportasi yang diberikan ke jemaah haji sulit dimaksimalkan. Banyak transportasi yang tidak jalan akibat 1 bus bekerja 24 jam hanya dengan 1 driver. Ini bukti bahwa Pemerintah tidak dapat merencanakan penyelenggaraan haji dengan baik. “Selama ini pemerintah hanya bersikap reaktif saja terhadap permasalahan haji," kata Abdullah.
Ia meminta agar pemerintah bisa bekerja sama secara Government to Government dengan Pemerintah Saudi Arabia. Misalnya untuk penyelenggaraan pemondokan dan transportasi. Atau, bila perlu bekerja sama dengan pengusaha lokal di Saudi Arabia. Abdullah juga mengusulkan agar BPK melakukan audit investigatif terhadap penyelenggaraan haji. Zainut Tauhid dari Fraksi PPP menambahkan, Pemerintah seharusnya bisa membuat perencanaan penyelenggaraan haji, terutama pemondokan dan transportasi dengan baik. "kita punya 200.000 jemaah yang seharusnya bisa menjadi posisi tawar yang baik, tapi oleh pemerintah ini tidak dijadikan kekuatan," katanya.
Hal ini disebabkan pemerintah tidak memiliki dan blueprint penyelenggaraan haji dengan menerapkan manajemen shalawat dan bahasa ibadah ,sehingga jemaah tidak akan menuntut hal-ha yang
lebih. "Pemerintah harus menjamin jamaah tertib dan nyaman sistem organisiai sangat menyederhanakan persoalan, anggaran Rp 2,7 triliun, hanya diserahkan ke organisasi eselon 3 sehingga pada tingkat strategis mereka seolah lepas tangan," kata Zainut.
Ketua DPR, Agung Laksono menyambut baik dan menghargai. "Bukan untuk menjatuhkan pemerintahan tapi mencari penyebab penyakit utama untuk memperbaiki," kata Agung. Ia akan mengumumkan hak angket tersebut ke paripurna terdekat, atau bila perlu paripurna istimewa agar bisa diagendakan di Bamus. "Saya harap masalah ini bisa dituntaskan," kata Agung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
