Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam penanganan banjir di Ibukota. Selama ini, penanggulangan banjir di wilayah hulu, tengah, dan hilir berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak efektif.
Kemarin, Komisi V DPR mengadakan rapat dengar pendapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat, yang diwakili Sekretaris Daerah, serta Badan Penanggulangan Nasional Bencana (BNPB).
Dalam rapat tersebut, Komisi V DPR mengingatkan pentingnya kerjasama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Pemprov Banten, dan Kementerian PU dalam mengatasi problem banjir yang makin akut.
DPR juga menyetujui anggaran penanggulangan banjir Jakarta yang diajukan pemerintah sebesar Rp 2 triliun. Anggaran tersebut meliputi sebesar Rp 540 miliar untuk sodetan Kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur (BKT) dan senilai Rp 1,2 triliun untuk normalisasi Ciliwung. Sisanya, sebesar Rp 300 miliar untuk pembelian pompa air, alat-alat berat, dan lainnya.
Menurut Ketua Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mokoagow, bujet proyek antibanjir diambil dari dana cadangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2013. DPR menilai, alokasi dana itu tidak perlu menunggu pembahasan APBN perubahan. "Kami berharap Kementerian Keuangan dalam sebulan ini sudah mulai mencairkan dana secara bertahap tentunya," kata dia, Kamis (31/1).
Yasti menekankan, percepatan realisasi penanganan banjir penting untuk mengurangi jumlah titik banjir di Jakarta. Namun yang tak kalah penting, DPR menegaskan, tata kelola air dari hulu sampai hilir harus menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah terkait.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengamini bahwa penyelesaian banjir dari hulu sampai hilir harus dikerjakan bersama-sama. Tapi, jangan cuma ramai saat terjadi banjir sedangkan realisasinya nihil. "Jika ini terulang terus, saya tak yakin 2016 banjir di DKI bisa selesai," akunya.
Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah juga berharap ada solusi jitu, sehingga tidak terjadi lagi bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
