Reporter: Adi Wikanto, | Editor: Edy Can
JAKARTA. Kalangan Komisi VI DPR mempertanyakan permintaan anggaran tambahan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun anggaran 2011 terutama anggaran Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) yang mencapai Rp 53,47 miliar. Sebab, permintaan tambahan dana tersebut tidak diikuti dengan target-target yang jelas.
Sebenarnya, program P3DN sudah mendapat alokasi anggaran sementara Rp 46,53 miliar. Dana tersebut diantaranya untuk dukungan serta verifikasi produk industri sebanyak 1.000 produk. Namun, Kemenperin meminta tambahan karena memperbanyak target produk dalam program ini. Kemenperin ingin menambah verifikasi produk industri menjadi 1.445 produk.
Tapi, anggota Komisi VI DPR menilai, penambahan dana tersebut tidak sebanding dengan peningkatan output terutama dana untuk penyiapan kebijakan P3DN, sosialisasi, dan monitoring yang mencapai Rp 7,74 miliar. "Padahal, dalam program ini, tidak ada tambahan rancangan undang-undang (RUU) baru. Untuk apa dana itu?," tanya Iskandar D. Syaichu, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), saat rapat kerja dengan Kemenperin (Senin (20/9).
Tak hanya itu, anggota Komisi VI DPR menilai peningkatan dana sosialisasi juga dinilai tidak wajar. Kemenperin minta tambahan dana Rp 28,58 miliar untuk sosialisasi P3DN. Padahal, sebelumnya, mereka sudah mendapat anggaran sementara Rp 19,83 miliar.
Kemudian, Kemenperin juga minta tambahan dana Rp 7,15 miliar untuk pengawasan dan evaluasi P3DN. "Permintaan tambahan itu tidak wajar, tidak sesuai dengan target," kata Refrizal, dari Fraksi Partai Keadilan Sosial (FPKS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
