DPR Pertanyakan Harga Beras Masih Tinggi, Mentan: Swasta Kuasai 90% Gabah

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi IV DPR RI mempertanyakan harga beras tinggi ditengah klaim stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 5 juta ton.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Slamet mempertanyakan apakah tingginya harga beras terjadi karena sebagian besar gabah petani masih dikuasai oleh pihak swasta.

Slamet mengatakan, serapan gabah oleh pemerintah selama ini masih relatif kecil dibandingkan dengan penguasaan swasta. Kondisi tersebut dinilai dapat membuat pemerintah kesulitan mengendalikan harga beras di pasaran.

“Harga apakah ini terjadi karenan memang seasta menguasu gabah kita?. Karena bagaimanapun yang diserap pemerintah itu kan relatif kecil,” kata Slamet dalam RDP berama Menteri Pertanian dipantau daring, Rabu (2/9/2026).

Menurut dia, ketika swasta membeli gabah petani di atas harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram, maka biaya produksi dan harga pokok pembelian (HPP) mereka ikut meningkat. Dengan demikian, ketika harga beras diminta turun, pelaku usaha berpotensi enggan melepas stoknya karena khawatir mengalami kerugian.

“Kalau dia membeli harga gabah di luar Rp6.500, tentu logika bisnis HPP naik. Kalau dipaksa turun mereka tidak mau rugi,” jelas Slamet.

Karena itu, Slamet menilai penyelesaian persoalan harga beras tidak cukup hanya dengan menggunakan kewenangan pemerintah untuk menekan harga. Menurutnya, perlu ada solusi yang memberikan keuntungan bagi pemerintah sekaligus pelaku usaha.

Salah satunya, kata Slamet, pemerintah dapat meningkatkan penyerapan gabah sehingga porsi stok yang dikuasai pemerintah lebih besar. Namun, langkah tersebut perlu diikuti dengan tambahan anggaran agar kapasitas penyerapan pemerintah meningkat.

“Solusinya tidak hanya penggunaan kekuasaan, tapi perlu solusi yang win-win solution. Barangkali apakah stok pemerintah memang ditingkatkan, penyerapan berarti harus ada anggaran tambahan sehingga persentasenya bertambah,” kata Slamet.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui bahwa penguasaan swasta dalam rantai pasok gabah dan beras masih sangat besar. Menurut dia, porsi swasta saat ini mencapai sekitar 90%, sementara pemerintah melalui Bulog sekitar 10%.

“Benar yang dikatakan, swasta memainkan 90%. Untung kita punya 10%, kalau dulu 2%-5%. Sekarang stok kita 5 juta ton,” ujar Amran.

Amran menjelaskan, pemerintah memang harus menjaga agar harga gabah petani tidak jatuh di bawah Rp6.500 per kilogram. Sebab, jika pemerintah tidak melakukan penyerapan ketika harga berada di bawah batas tersebut, petani akan merugi.

Di sisi lain, Amran menilai persoalan harga beras juga berkaitan dengan struktur industri penggilingan. Dia menyebut terdapat sekitar 161.000 penggilingan kecil dengan kapasitas yang jauh lebih besar dibandingkan volume gabah yang tersedia untuk digiling.

“Sebetulnya masalah besarnya ada penggilingan kecil 161 ribu, kemudian kapasitas 100 juta, padahal gabah yang digiling 65 juta,” ungkap Amran.

Menurut Amran, pemerintah perlu menjaga keberlangsungan penggilingan kecil, sementara kapasitas tambahan sebaiknya tidak seluruhnya dibangun oleh penggilingan besar dan menengah. Jika kapasitas penggilingan besar terlalu dominan, penggilingan kecil dikhawatirkan kehilangan bahan baku.

“Yang kecil-kecil menggiling jangan diganggu. Tapi yang sedang dan besar ini membangun kapasitas 50 juta ton. Jadi kebagian yang kecil tinggal 15 juta,” katanya.

Amran juga menyinggung adanya dugaan praktik pembelian gabah dengan harga lebih tinggi oleh pelaku usaha, kemudian beras tersebut dijual kembali dengan harga jauh lebih tinggi melalui produk yang diklaim telah mengalami fortifikasi.

Dia menyebut pemerintah tengah memproses persoalan tersebut dan berencana menindaklanjutinya. “Kami proses ini sudah satu bulan. Insyaallah kami tindaklanjuti,” pungkas Amran.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan komoditas beras menyumbang inflasi pada Agustus 2026. Tercatat, beras mengalami inflasi bulanan (month to month) sebesar 0,42% dengan andil terhadap inflasi sebesar 0,02%.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut rata-rata harga beras di tingkat penggilingan, grosir, dan juga di tingkat eceran naik secara bulanan.

Rata-rata harga beras di penggilingan pada Agustus 2026 mencapai Rp 14.213. Rata-rata harga beras di penggilingan pada Agustu 2026 secara total naik 1,32% secara bulanan dan 5,52% secara tahunan.

Jika dilihat dari kualitas beras di penggilingan, maka untuk beras premium naik 1,22% secara bulanan dan secara tahunan naik 10,07%. Sedangkan untuk beras medium secara bulanan naik 1,48%, secara tahunan naik 4,03%.

"Jadi secara year-on-year untuk beras premium kenaikannya lebih tinggi dibandingkan dengan beras medium," tambah Ateng.

Selanjutnya inflasi beras tingkat grosir terjadi inflasi sebesar 0,80% secara bulanan dan terjadi inflasi sebesar 4,28% secara tahunan. Sementara, inflasi beras di tingkat eceran, secara bulanan sebesar 0,42% dan secara tahunan sebesar 2,77%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News