Reporter: Lamgiat Siringoringo |
JAKARTA. Dalam membahas biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2010, anggota Komisi VIII DPR merasa dilecehkan pemerintah. Pangkal masalahnya, Kementrian Agama hanya mengutus seorang pejabat eselon II untuk membicarakan persoalan serius yang terus menemui jalan buntu ini.
Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Kadir Karding mengatakan, sesuai kesepakatan Rapat Panitia Kerja (Panja) BPIH pada pekan lalu, hari ini akan ada pejabat tinggi dari Kementerian Agama di DPR untuk mendiskusikan masalah BPIH. "Tapi yang datang hanya selevel direktur. Ini namanya pelecehan," ujar Karding seusai Rapat BPIH di DPR, Rabu (30/6)
Karding menuturkan, Kementrian Agama beralasan para pejabat tingginya harus pergi Arab Saudi. "Harusnya kan tidak usah Menteri, Sekjen dan Dirjennya ikut pergi. Salah satu kan harusnya ikut pembahasan BPIH ini," ujar Karding. Apalagi pembahasan BPIH merupakan masalah krusial yang masih belum mendapatkan kesepakatan.
Rapat akhirnya tidak bisa menghasilkan apa-apa karena pejabat eselon II itu tidak bisa mengambil putusan apa-apa.
Menurut Karding, fakta ini menunjukkan pemerintah tidak serius untuk membahas BPIH. "Saya pikir ini juga ada kesengajaan," ujarnya. Komisi VIII DPR akan tetap meminta pada pejabat Kementerian Agama agar mau datang dan serius untuk membahas BPIH ini.
Achmad Djunaidi, Direktur Pengelolaan BPIH Kementerian Agama, menerangkan, Menteri dan para eselon satu sedang melobi pemerintah Arab Saudi untuk menaikkan kuota haji pada tahun ini. "Mereka ke Arab Saudi itu kan bekerja," ujar Djunaidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
