Reporter: Lamgiat Siringoringo
JAKARTA. Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) 2010 bisa muncul dalam dua versi. Ini merupakan akibat alotnya pembahasan BPIH. Baik DPR maupun Kementerian Agama hingga kini masih tetap berpegang dengan besaran BPIH masing-masing.
Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengatakan, jika penetapan BPIH terus menemui jalan buntu, ada kemungkinan baik DPR maupun pemerintah mengajukan BPIH versinya masing-masing. Maksud politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, anggota parlemen akan mengajukan besaran harga yang diinginkan kepada pimpinan DPR. Sedangkan pemerintah akan melaporkan hasilnya ini pada Presiden langsung.
Nanti, biar kepala eksekutif dengan pimpinan legislatif yang akan memutuskan seperti apa kelanjutan BPIH ini. "Ini skenario terburuk, jika deadlock terus" ujar Karding, Rabu (30/6). JIka benar terjadi, kata Karding, ini adalah yang pertama dalam sejarah penetapan BPIH
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
