Reporter: Riendy Astria | Editor: Cipta Wahyana
JAKARTA. Daftar Panitia Kerja (Panja) yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bakal semakin panjang. Yang terbaru, untuk menelisik dugaan korupsi dalam proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik (E-KTP), komisi II DPR RI berencana membentuk Panja) E-KTP pada masa persidangan ini. Saat ini, sudah ada sekitar 5 fraksi yang menyetujui pembentukan panja E-KTP tersebut.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal menegaskan, pihaknya sangat menyetujui pembentukan panja E-KTP. Bahkan, menurutnya, ia merupakan pelopor rencana pembentukan panja tersebut. "Saat ini sudah Partai Hanura, PKB, PAN, PDIP, dan PPP yang setuju. Diusulkan pada masa sidang ini, "kata Akbar kepada KONTAN, Kamis (18/8).
Akbar menambahkan, rencana pembentukan Panja ini dilatarbelakangi oleh dugaan markup dana proyek E-KTP. "Ini dibuat lantaran banyak pihak yang menduga adanya penyelewengan dana proyek triliunan tersebut, "ujarnya ketika dihubungi melalui telepon.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo juga mengatakan hal yang sama. "Proyek E-KTP ini rentan gagal, banyak sekali hambatannya dan ini jelas lamban," tutur Ganjar.
Ganjar melihat, bukan hanya dugaan penyelewengan dana saja yang harus dicermati. Yang paling penting adalah masalah pendistribusian perangkat dan pelayanan pembuatan E-KTP. Sebagian besar daerah belum bisa memberikan pelayanan. "Di daerah pemilihan (dapil) saya di Kebumen, ada yg pelayanannya membutuhkan waktu 2 minggu," lanjutnya
Uniknya, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi justru mendukung pembentukan panja tersebut. "Silakan saja, saya mendukung. Bahkan saya juga menyuruh banyak pihak untuk mengontrol proyek ini," katanya ketika ditemui di kantornya.
Dugaan penyelewengan dana datang itu muncul dari dua konsorsium yang tidak lolos prakualifikasi, yakni konsorsium Solusi dan Konsorsium Telkom. Keduanya mengadukan kecurangan dalam proses lelang ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Bukan hanya itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) juga mengendus hal serupa. "Ada yang ganjal dari proses lelang yang berlangsung. Pemenang tender yang sat ini menang sudah direncanakan menang," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA Uchok Sky Khadafi.
Saat ini, proyek E-KTP mendapat perhatian banyak pihak. Selain KPPU, proyek E-KTP juga tengah mendapatkan sorotan dari Mabes Polri, Polda DKI Jakarta, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan beberapa instansi terkait lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
