Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Sebanyak 33 pimpinan Dewan Perwakilan daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana. Kedatangan mereka untuk mendorong agar Jokowi “memecut” menterinya untuk bekerja lebih baik.
Kedatangan rombongan DPD PDI Perjuangan ini juga didampingi oleh salah satu pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Puan Maharani, dan Bendahara Partai Olly Dondokambey. Usai pertemuan, Olly mengatakan, pihaknya meminta para Menteri Kabinet Kerja bekerja lebih cepat.
Menurutnya, kadang-kadang ada Menteri yang tidak bisa mengatur birokrasinya. "Kita memberi informasi ini, yang saya kira harus dilaporkan kepada Presiden," ucap Olly, Rabu (6/5) di Istana Negara, Jakarta.
Sebab, ia khawatir ada perbedaan informasi antara yang diterima Jokowi dengan yang dirasakan daerah. Apalagi, ke 33 DPD PDI Perjuangan yang datang juga merepresentasikan aspirasi masyarakat di Daerah.
Adapun pertemuan ini difasilitasi oleh Puan, yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Puan mengatakan, pertemuan ini atas keinginan Jokowi untuk mendengar pendapat DPD PDI Perjuangan.
Ia juga membantah pertemuan ini terkait dengan desakan untuk melakukan perombakan kabinet. Memang ada masukan, tetapi terkait kondisi dan situasi terkini. "tetapi hanya masukan, dan berharap kedepannya akan lebih baik," ujarnya.
Kedatangan mereka ke Istana Negara memang terkesan mendadak. Sebab, tidak ada dalam agenda Jokowi hari ini yang disampaikan kepada wartawan yang meliput di lingkungan Istana.
Kedatangan rombongan ini juga terlihat mencolok. Karena satang menggunakan bus, masuk lewat pintu gerbang utama Jalan Vetaran. Ini merupakan hal yang tidak lazim, karena biasanya semua tamu Jokowi di luar Menteri atau pimpinan lembaga negara harus melalui pintu gedung Sekertariat Negara.
Bahkan sebelum masuk ke halaman Istana Negara, setiap tamu juga harus melalui pos jaga dan menukarkan kartu identitas masing-masing. Karena masuk melalui pintu utama, prosedur itu tidak harus dilalui oleh para ketua DPD dan petinggi PDI Perjuangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
