/2026/06/04/326017598.jpg "DPD Minta Purbaya Naikkan Anggaran TKD 2027 Lebih Tinggi dari Rp 810 Triliun")
Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Tri Sulistiowati
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI meminta pemerintah meningkatkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2027 lebih tinggi dari batas atas yang saat ini direncanakan sebesar Rp 810 triliun.
Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan aspirasi tersebut dalam rapat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Menurut Nawardi, banyak pemerintah daerah berharap alokasi TKD pada 2027 dapat kembali meningkat setelah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi aspirasi utama yang disampaikan kepala daerah hingga di tingkat kepala desa, hingga berbagai asosiasi pemerintah daerah kepada DPD.
Baca Juga: Fase Makkah Berakhir, Seluruh Jemaah Haji Indonesia Telah Bergeser ke Madinah
"Kami mendapatkan aspirasi dari kepala daerah di seluruh Indonesia dan bertukar pendapat dengan asosiasi kepala daerah maupun asosiasi kepala desa. Mereka berharap tahun 2027 bisa lebih tersenyum dibandingkan 2025," ujar Nawardi dalam rapat kerja bersama Kemenkeu, BPS, dan Bappenas di Gedung Parlemen DPR RI, Senin (22/6/2026)
Ia menilai sejumlah persoalan fiskal masih perlu mendapat perhatian pemerintah. Selain target pertumbuhan ekonomi yang belum diikuti kualitas dan pemerataan pertumbuhan, Nawardi juga menyoroti desain fiskal yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat kecil dan daerah.
Menurutnya, berkurangnya kapasitas fiskal daerah telah membuat sejumlah proyek pembangunan mengalami stagnasi. Bahkan, beberapa daerah terpaksa menaikkan pajak dan retribusi daerah untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
"Karena itu banyak daerah berharap pada pertemuan ini mereka mendapatkan kabar gembira untuk TKD 2027," katanya.
Merespons permintaan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan alokasi TKD tahun depan akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, besaran kenaikannya masih akan disesuaikan dengan kondisi fiskal pemerintah.
"TKD naik, pasti naik. Cuma kan mintanya naik besar. Kita tetap lihat keadaan anggaran kita seperti apa, karena jangan sampai defisit melewati 3%. Kita diawasi oleh lembaga-lembaga dunia yang melihat apakah kita menjalankan kebijakan yang prudent atau tidak," ujar Purbaya.
Ia menegaskan penguatan fiskal daerah menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas belanja pemerintah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
Purbaya menekankan, fokus kebijakan ke depan diarahkan pada optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan kualitas belanja, serta pengembangan sumber pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
Sebagai informasi, pemerintah merencanakan anggaran TKD tahun 2027 berada pada kisaran Rp 710 triliun hingga Rp 810 triliun. Rentang tersebut lebih tinggi dibandingkan alokasi TKD 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 692,9 triliun.
Sementara, pagu TKD dalam APBN 2025 semula ditetapkan sebesar Rp 919,8 triliun. Namun setelah dilakukan efisiensi belanja sebesar Rp 50,59 triliun, sehingga pagu definitifnya menjadi sekitar Rp 848,52 triliun.
Baca Juga: Dipanggil Prabowo, Dirut PLN Pastikan Pemadaman Bergilir Sudah Berkurang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
