kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.740.000   0   0,00%
  • USD/IDR 17.708   -71,00   -0,40%
  • IDX 6.526   24,10   0,37%
  • KOMPAS100 849   6,96   0,83%
  • LQ45 645   5,86   0,92%
  • ISSI 228   -0,31   -0,14%
  • IDX30 360   3,72   1,04%
  • IDXHIDIV20 437   4,19   0,97%
  • IDX80 97   0,82   0,85%
  • IDXV30 121   0,51   0,43%
  • IDXQ30 114   1,21   1,07%

DKI targetkan layanan satu pintu rampung Juli 2014


Senin, 10 Februari 2014 / 17:57 WIB
Pekerja menunjukkan uang dolar AS dan rupiah di salah satu gerai penukaran mata uang di Jakarta, Rabu (5/1/2022). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/wsj.


Reporter: Asep Munazat Zatnika | Editor: Dikky Setiawan

JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi berjanji untuk segera merampungkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di seluruh kecamatan di Jakarta. Saat ini, menurut Jokowi, baru sekitar 13 Kecamatan atau 27 kelurahan yang sudah memiliki PTSP.

Menurutnya, keberadaan PTSP tersebut mendesak untul direalisasikan untuk mempermudah proses perizinan dan pengurusan lainnya. Kerena dengan adanya PTSP, maka untuk mengurus berbagai kebutuhan adminsitrasi menggunanakan sistem online.

Jika proses perizinan semakin cepat dan mudah, maka biayanya akan menjadi murah. "Dengan begitu investor juga lebihdiuntungkan," ujar Jokowi.

Selain mempermudah proses perizinan, pemerintah DKI Jakarta juga mempercepat proses pembuatan akte kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk menjadi hanya lima hari saja, dari semula dua minggu. Jokowi juga bilang, untuk mempetpanjang KTP hanya membutuhkan waktu satu hari saja.

Sebelumnya, sistem online juga sudah mulai diberlakukan untuk menyerahkan faktur pajak, dan penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT),  dan audit secara online. Jokowi berjanji akan terus memperbaiki layanan publik, baik untuk masyarakat maupun investor.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago mengatakan, di Indonesia untuk mengurus perizinan berusaha memang cukup mahal. Meskipun sudah ada sistem online, tidak semua pegawai pemerintahan mengerti. Masih ada pegawai yang nakal dan memanfaatkan situasi melakukan pungutan liar.

Jika ingin menerapkan sistem baru, seharusnya didukung dengan sumber daya manusia yang juga kompeten. "Konsistensi menjadi penting bagi investor, bukan cuma membuat kebinakan atau menyediakan alat saja,"ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×