Reporter: Achmad Jatnika | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tahun 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan sejumlah program unggulan yang ditujukan untuk meningkatkan nilai investasi di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan perizinan berusaha di subsektor pengelolaan ruang laut.
Dari program ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) menargetkan memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lewat proses persyaratan dasar perizinan berusaha untuk Kesesuaian KKPRL sebesar Rp 6 miliar di tahun 2022, dan PNBP diprediksi akan tercapai Rp 50 miliar.
“Tahun 2022 telah disiapkan anggaran sebesar Rp 378 miliar, selain untuk mengimplementasikan program unggulan juga untuk menjalankan program-program prioritas sub sektor pengelolaan ruang laut lainnya,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Pamuji Lestari.
Baca Juga: Harga Komoditas Ungkit Penerimaan Bukan Pajak
Selain itu, dalam penataan ruang laut, KKP menargetkan secara akumulatif 31 dokumen zonasi dapat rampung dan ditetapkan. Untuk perlindungan jenis ikan, KKP siap mengelola 16 jenis ikan dilindungi.
Sedangkan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan jenis ikan, KKP menargetkan penambahan 2 juta hektare luas kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga total penetapan oleh Menteri menjadi 15,8 juta hektare, dengan 13,8 juta hektare kawasan ditargetkan dikelola secara efektif.
Sementara itu, untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan petambak garam, KKP menjalankan program peningkatan garam produksi sebesar 1,5 juta ton yang difokuskan pada peningkatan produksi dan kualitas garam, serta dengan penambahan nilai tukar petambak garam menjadi 101,25.
Baca Juga: KKP Kerjasama Fasilitas Dagang dengan Kanada
Program tersebut didukung dengan kegiatan integrasi pegaraman, revitalisasi Gudang Garam Rakyat, pembangunan Gudang Garam Nasional, serta learning business center yang direncanakan akan diresmikan oleh Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono pada September mendatang.
Ragam jasa kelautan lainnya juga diarahkan untuk mempercepat akselerasi ekonomi biru seperti program bangunan dan instalasi laut, biofarmakologi, reklamasi dan pengelolaan sumber daya perairan, dan pengembangan 12 kawasan wisata bahari dan BMKT.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
