Ditjen Pajak Awasi Praktik Pemecahan Usaha Demi Nikmati Tarif Pajak 0,5%

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengingatkan agar para pelaku usaha yang sudah berkembang atau naik kelas tidak memecah usahanya hanya untuk mendapatkan insentif berupa tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5%.

"Jadi ya kita lihat kalau memang yang sudah naik kelas, tidak seharusnya kemudian memecah dirinya untuk mendapatkan insentif yang 0,5%," ujar Bimo kepada awak media di Kemenko Perekonomian, Rabu (22/10/2025).

Bimo menjelaskan, pemerintah masih memberikan insentif berupa tarif pajak final sebesar 0,5% dari omzet bagi pelaku UMKM dengan omzet tahunan hingga Rp 4,8 miliar. 

Baca Juga: Purbaya Akan Telusuri Praktik Pecah Usaha di Kalangan UMKM

Kebijakan ini bertujuan meringankan beban administrasi dan mendorong kepatuhan pajak bagi pelaku usaha kecil.

Namun, bagi wajib pajak yang omzetnya sudah melampaui batas tersebut, ia menegaskan bahwa mekanisme perpajakan akan disesuaikan dengan ketentuan umum, yakni menggunakan pembukuan dan perhitungan laba.

"Kalau sudah di atas itu ya kita kasih insentif juga untuk bisa pembukuan. Kita bantu, kemudian perpajakannya sesuai dengan pasal 17. Jadi ngitung berdasarkan pembukuan profitnya berapa. Kemudian yang seharusnya terutang sesuai dengan performance-nya, tidak hanya sesuai dengan omzet yang langsung 0,5%," katanya.

Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengingatkan adanya potensi moral hazard dari kebijakan insentif pajak 0,5% bagi pelaku UMKM.

Baca Juga: Pemerintah Perpanjangan PPh Final UMKM, Begini Efeknya ke Penerimaan Pajak

Menurutnya, sebagian pelaku usaha bisa saja melakukan akal-akalan dengan memecah omzet agar tetap masuk kategori UMKM dan menikmati tarif pajak murah.

"Jadi UMKM yang bertambah banyak, jangan-jangan karena ada pemisahan dari omzet dibandingkan memang adanya tumbuhnya UMKM. Ini perlu diperhatikan," ujar Aviliani dalam acara Webinar ISEI, Selasa (26/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

Nasional

Purbaya Akan Telusuri Praktik Pecah Usaha di Kalangan UMKM

Nasional

Ditjen Pajak Minta Izin Usaha Disinkronkan dengan Kepatuhan Pajak

Insight

Tunda Pajak E-commerce Hingga Februari 2026

Regional

Punya >1 Motor/Mobil? Cek Pajak Progresif Jabar 2025, Simak Juga Cara Blokir STNK

Nasional

Kebijakan Pemutihan Pajak oleh Pemda Jadi Penyebab Pendapatan Daerah Tergerus

Nasional

Kebijakan Pemutihan Pajak Pemda Jadi Salah Satu Sebab Penurunan Pendapatan Daerah