Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri digital semakin menjamur dengan berkembangnya perusahaan berbasis digital mulai dari e-commerce, media sosial, peer to peer (P2P) lending. Untuk ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dijadwalkan akan menggelar diskusi dengan otoritas pajak se-Asia Pasifik dalam merumuskan skema ekonomi digital.
Pada tahun 2019, Ditjen Pajak dipilih sebagai tuan rumah Pertemuan Tahunan Kelompok Studi Administrasi dan Penelitian Pajak Asia (SGATAR) ke-49.
SGATAR didirikan pada tahun 1970 sebagai pemenang Konferensi Tingkat Menteri untuk Pembangunan Ekonomi Asia Tenggara di mana Indonesia, bersama dengan Filipina, Jepang. Kamboja, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Vietnam, merupakan pendirinya.
Baca Juga: Kebijakan pemblokiran IMEI tidak berlaku untuk laptop
Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol menjelaskan pertemuan Internasional tersebut merupakan agenda tahunan yang sifatnya internal. Tujuan utama SGATAR adalah mempertemukan otoritas pajak yang saat ini beranggotakan 131 yurisdiksi.
John menegaskan pada dasarnya pertemuan ini adalah ajang antara yurisdiksi untuk menyampaikan perkembangan perpajakan mereka. Untuk pertemuan tahunan, untuk SGATAR akan mengangkat isu-isu perpajakan teraktual.
Forum pimpinan delegasi akan berdiskusi tentang perpajakan di era digital, pelaksanaan proyek Pangkalan Erosi dan Pergeseran Untung, peningkatan kapasitas di bidang belanja perpajakan dan manajemen keuangan, serta agenda pembaharuan reformasi perpajakan masing-masing anggota.
Baca Juga: Buat gebrakan, Bandung bakal kenakan pajak pemilik indekos di bawah 10 kamar
Di luar forum, pimpinan delegasi, topik yang akan dibahas adalah isu penetapan harga transfer dan prosedur persetujuan bersama, informasi transfer otomatis, dan layanan perpajakan berbasis digital.
“Saling membantu satu antara lainnya, bagaimana memajaki pajak tidak langsung untuk transaksi elektronik. DJP dapat mempelajarinya dari negera yang lebih maju soal itu seperti Australia, realisasinya dengan mengirimkan ahli dari sana ke Indonesia,” kata John kepada Kontan.co.id, Jumat (9/8).
Selain itu, pertemuan juga menghadirkan organisasi internasional yang canggih di bidang pajak digital yakni Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Kata John, tiap-tiap yurisdiksi pajak akan memberikan perkembangan dan kendala yang dihadapi.
Baca Juga: Ingin Angkat Rasio Kepatuhan, Ditjen Pajak Akan Sederhanakan Pelaporan SPT
Untuk DJP sendiri, kemungkinan pembahasan akan bersifat lebih teknis terkait informasi, data, dan teknologi ekonomi digital. Mengingat Ditjen Pajak sudah mendirikan dua direktorat baru yang bertujuan agar fokus ke pajak ekonomi digital yakni melalui Direktorat Data Informasi Perpajakan (DDIP) dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK).
Lebih lanjut, empat tujuan pendirian SGATAR adalah peningkatan dukungan anggota dengan pembagian kerja-program pelatihan dan koordinasi, mendorong kerja sama bilateral dan multilateral untuk pengajuan wajib pajak dan proyek-proyek khusus lainnya, melakukan penelitian sembari tetap mencari perkembangan hukum dan administrasi perpajakan regional dan internasional, dan menjembatani anggota dengan forum internasional lainnya.
Baca Juga: Pemerintah belum tarik cukai BBM, begini pertimbangan ekonom
Adapun SGATAR akan berlangsung di Yogyakarta, September 2019. “Ditjen Pajak sebagai otoritas pajak Indonesia telah lama membangun reputasi sebagai salah satu otoritas paiak yang senantiasa mendukung aktif dan memberikan bantuan di setiap forum internasional di bidang perpajakan baik regional maupun multilateral,” turur John.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
