Reporter: Fahriyadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) merespon teguran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal keterlambatan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013 yang hingga kini masih dibahas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Jokowi mengakui bahwa pembahasan APBD memang terlambat dan ia berupaya keras untuk segera merampungkannya.
"Sudah (berusaha dipercepat), kami sudah mengerjakannya siang malam. Memang dipikirnya kami kerja cuma siang saja, siang malam kerja untuk dirampungkan. Tapi mulai dari Oktober sampai sekarang juga belum rampung. Tapi kita ingin agar pertengahan Januari ini rampung," ungkap Jokowi, Kamis (3/1).
Soal kendala yang dihadapi, Jokowi mengakui masih ada yang belum sinkron dan masih ada yang masih harus diperbaiki. Namun, Jokowi menampik jika pembahasan APBD dengan DPRD berlangsung alot. Menurutnya hanya ada beberapa hal yang perlu di jelaskan.
Mengenai dugaan adanya sanksi bahwa keterlambatan ini membuat DKI Jakarta tak memperoleh dana perimbangan, Jokowi menampiknya dan mengatakan DKI akan tetap mendapat dana perimbangan tersebut.
Sekedar informasi, Mendagri, Gamawan Fauzi telah menyampaikan surat teguran kepada Jokowi dan dua Gubernur lain dari Provinsi Papua Barat dan Aceh tekait keterlambatan pengesahan APBD.
Gamawan beralasan dengan keterlambatan tersebut berakibat pada anggaran yang belum bisa digunakan serta juga dikhawatirkan penyerapan anggaran di akhir tahun menjadi rendah.
Gamawan mendesak kepada tiga Gubernur, termasuk Jokowi, untuk menuntaskan APBD paling lambat Februari 2013 mendatang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
