kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.773.000   -15.000   -0,54%
  • USD/IDR 17.739   71,00   0,40%
  • IDX 6.162   67,10   1,10%
  • KOMPAS100 813   8,13   1,01%
  • LQ45 620   4,04   0,66%
  • ISSI 218   3,97   1,85%
  • IDX30 355   2,58   0,73%
  • IDXHIDIV20 437   -1,89   -0,43%
  • IDX80 94   1,08   1,17%
  • IDXV30 121   0,41   0,34%
  • IDXQ30 115   -0,63   -0,54%

Pemprov DKI tertarik membeli Perum PPD


Rabu, 02 Januari 2013 / 07:32 WIB
ILUSTRASI. Kementerian ATR / BPN


Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan

JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus membenahi transportasi publik. Selain menyiapkan megaproyek mass rapid transit (MRT), monorel, dan menambah armada TransJakarta, Pemprov Dki berencana mengambil alih Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD).

Gubernur DKI Joko Widodo sudah mengirim surat ke Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang isinya berniat membeli perusahaan bus pelat merah itu. "Perum PPD akan kami jadikan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI dan beriringan dengan TransJakarta dalam mewujudkan impian warga Jakarta soal transportasi publik yang baik," ungkapnya akhir pekan lalu.

Menurut Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, manajemen PPD kelak akan terpisah dari TransJakarta. PPD bisa berbentuk BUMD atau badan layanan umum (BLU) daerah untuk memayungi bisnis transportasi di luar TransJakarta, seperti Metromini dan Kopaja. Nantinya, setalah berada di bawah naungan Pemprov DKI, Jokowi bakal melakukan perbaikan di tubuh PPD, mulai dari manajemen hingga armada.

Lalu, berapa dana yang Pemprov DKI siapkan untuk membeli PPD? Jokowi bilang, masih menghitungnya. Meski begitu, Pemprov DKI harus menyiapkan anggaran sedikitnya Rp 800 miliar untuk mengakuisisi PPD. Sebab, menurut Direktur Utama Perum PPD Pande Putu Yasa, aset perusahaannya sekarang mencapai Rp 1 triliun. Nilai ini terdiri dari 370 bus dan sejumlah bidang tanah yang tersebar di Jakarta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Promo Markom Kepailitan & PKPU, dalam Turbulensi Perekonomian : Ancaman atau Solusi?

[X]
×