Reporter: Yudho Winarto | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Direktur PT Mahkota Marisi Matondang, salah satu saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2008, dijemput secara paksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Marisi kita jemput paksa dari Medan, kemarin (Selasa)," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di gedung KPK, Rabu (15/6).
Menurut Johan, keputusan KPK menjemput paksa lantaran Marisi sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK perihal pemeriksaan korupsi pengadaan PLTS. Lebih lanjut dijelaskan, penjemputan paksa ini atas kerjasama dengan pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara. "Setelah mendapatkan informasi, kita ke sana kemudian kita bawa ke sini," paparnya.
Menurut Johan, keterangan Marisi sangat dibutuhkan dalam kasus pengadaan PLTS. Pasalnya, posisinya selaku Direktur Mahkota, yang merupakan salah satu perusahaan yang mengerjakan pengadaan tersebut. "Mahkota merupakan salah satu perusahan selain PT Alfindo," paparnya.
Seperti diketahui, PT Alfindo Nuratama Perkasa merupakan salah stau pelaksana pembanguna PLTS di Kemenakertrans yang diperkirakan menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 8,9 miliar. Selain PT Mahkota, pekan lalu penyidik KPK juga mengagendakan untuk memeriksa Direktur Utama PT Alfindo, Arifin Ahmad dan istri bekas Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin Neneng Sri Wahyuni. Sampai saat ini, Neneng yang disebut-sebut berperan selaku penghubung dalam proyek tersebut mangkir dari panggilan KPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
