Sumber: Kompas.com | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Sekretaris Kabinet Dipo Alam membantah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melindungi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan dari dugaan rerlibat sejumlah kasus korupsi. Tuduhan Presiden SBY melindungi Dahlan disampaikan perwakilan administrator akun anonim TrioMacan2000, saat bertemu Dipo, Senin (30/12), di Kantor Sekretariat Kabinet, Jakarta.
Sebelumnya, dalam serial tweet-nya, TriMacan2000 menyebut Dahlan diduga terlibat sejumlah kasus korupsi. Akun ini juga menyebut Presiden SBY menerima setoran dari Dahlan.
"Saya mengatakan, saya pastikan tidak ada setoran dari Pak Dahlan Iskan kepada Pak Presiden, itu saya pastikan," kata Dipo.
Hari ini, Dipo mengundang admin TrioMacan2000 terkait kultwit atas dugaan kasus korupsi Dahlan Iskan. Namun, admin akun tersebut tidak hadir dan mengutus empat kuasa hukumnya dengan membawa dokumen tiga kasus yang diduga melibatkan Dahlan Iskan.
Di dalam kicauannya, TrioMacan2000 membeberkan tiga kasus yang diduga melibatkan Dahlan Iskan yakni kasus korupsi di PLN, penggelapan dana bencana alam, dan kasus di PLTU Embalut, Kalimantan Timur. Presiden SBY, sebut akun ini, sebenarnya telah mengetahui kasus-kasus yang membelit Dahlan namun terkesan melindungi.
TrioMacan2000 juga mengungkapkan Presiden SBY bisa dengan mudah mengangkat telepon dan menghubungi penegak hukum untuk mengamankan Dahlan. Atas sikap SBY ini, akun TrioMacan2000 mencurigai ada deal khusus antara Dahlan Iskan dan SBY. SBY, bahkan disebut menerima cipratan dan dari Dahlan.
Semua tuduhan ini dibantah Dipo. Dia menjelaskan, di era reformasi saat ini, tidak mungkin Presiden menelepon jaksa dan kepolisian untuk mengintervensi sebuah kasus.
"Itu tidak mungkin pada saat sekarang. Sejak reformasi apalagi sekarang laporan-laporan itu masih dalam laporan di dunia maya. Oleh karena itu, saya mengundang ke mari," kata Dipo.
Menurut Dipo, setelah menerima laporan dari kuasa hukum TrioMacan2000, pemerintah akan memprosesnya. Pemerintah, kata Dipo, tak segan untuk menindaklanjutinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia mengatakan, pemerintah pernah menyampaikan laporan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. (Sabrina Asril)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
