kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45764,61   -6,06   -0.79%
  • EMAS887.000 -1,88%
  • RD.SAHAM 0.90%
  • RD.CAMPURAN 0.65%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.47%

Dikritik Hotman Paris di perkara Grab, ini jawaban KPPU


Kamis, 20 Februari 2020 / 09:46 WIB
Dikritik Hotman Paris di perkara Grab, ini jawaban KPPU
ILUSTRASI. Gedung kantor Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) di Jl. Veteran Jakpus. KPPU membantah pernyataan kuasa hukum Grab, Hotman Paris Hutapea terkait dugaan adanya oknum mantan investigator KPPU. /Pho.Daniel/03/07/2006/KONTAN/difile oleh Daniel

Reporter: Vendi Yhulia Susanto | Editor: Tendi

Kedua, terkait kritik yang secara tidak langsung menyampaikan bahwa struktur hukum KPPU berdampak negatif bagi investasi asing. Menanggapi hal ini, Deswin mengatakan, KPPU sangat terbuka atas kritik dan masukan dari berbagai pihak mengenai peraturan maupun kinerja Komisi.

Deswin mengatakan, struktur hukum atau tata cara penanganan perkara di KPPU dimuat dan didasarkan kepada UU 5/1999 yang disusun atas inisiasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, KPPU diberikan kewenangan untuk menjabarkan prosedur tersebut dalam suatu peraturan komisi. Peraturan yang disusun tersebut telah diharmonisasikan dan dicatat dalam berita acara negara di Kementerian Hukum dan HAM.

Baca Juga: Mayoritas anggaran belanja modal Astra Agro Lestari (AALI) untuk menanam kembali

"Prosedur penanganan perkara persaingan usaha yang ada di KPPU juga telah teruji hingga ke Mahkamah Agung. Per akhir 2019, prosedur tersebut telah menghasilkan 149 putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht)," jelas dia.

Selain itu, Deswin menyatakan, struktur hukum persaingan usaha di Indonesia telah sejalan dengan rekomendasi United Nations Model for Competition Law, suatu acuan dunia dalam pengembangan hukum persaingan usahanya. Sistem hukum serupa juga telah dijalankan di berbagai Negara, seperti Amerika, Jepang, Eropa, dan sebagainya.

Bahkan di tataran ASEAN, sistem hukum KPPU juga telah sejalan dengan ASEAN Regional Guideline on Competition Policy, yang merupakan salah satu acuan bagi Negara ASEAN dalam mengembangkan hukum persaingannya. Artinya, sistem hukum persaingan usaha Indonesia telah diakui di dunia. "Tidak jarang, otoritas persaingan asing belajar ke Indonesia," ungkap dia.

Deswin menyebutkan, pengawasan dan penegakan hukum di KPPU sangat dibutuhkan dalam menjamin kepastian hukum dalam berusaha, dan perilaku non diskriminatif, serta ketiadaan perilaku kolusi yang merugikan konsumen dan pelaku usaha.

Baca Juga: Diduga terlambat lapor akuisisi, KPPU putuskan AALI tidak bersalah

Investasi akan bertumbuh pesat di Indonesia jika mereka diberikan kemudahan dalam memasuki atau keluar dari industri, serta merasa aman dalam berusaha, karena percaya bahwa perbuatan yang merugikan oleh pesaingnya dapat diatasi oleh fungsi pengawasan dan penegakan hukum persaingan yang ada.

Ia mengatakan, jaminan rasa aman dalam berusaha itulah yang menjadi prioritas KPPU. Setiap aktifitas di KPPU selalu diarahkan kepada dukungan bagi keamanan dalam berusaha. "Dengan demikian penegakan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif tanpa mengganggu kepastian dalam berinvestasi," tutur Deswin.

Sebelumnya, kuasa hukum Grab, Hotman Paris Hutapea mengklaim, terdapat oknum mantan investigator KPPU yang sekarang bekerja di suatu kantor hukum dan pernah melakukan pendekatan ke manajemen Grab Indonesia dalam menawarkan jasanya agar kasus grab tidak sampai ke tahapan persidangan Majelis Komisi. Selain itu, Hotman menyebutkan struktur hukum KPPU berdampak negatif bagi investasi asing.

DONASI, Dapat Voucer Gratis!
Dukungan Anda akan menambah semangat kami untuk menyajikan artikel-artikel yang berkualitas dan bermanfaat.

Sebagai ungkapan terimakasih atas perhatian Anda, tersedia voucer gratis senilai donasi yang bisa digunakan berbelanja di KONTAN Store.

Tag

TERBARU

[X]
×